BPR Kota Bandung Rugi Rp70 Miliar, DPRD Soroti Rencana Tambahan Modal
JawaPos.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung masih bergulir di DPRD Kota Bandung. Namun, pembahasan itu dibayangi kondisi keuangan BPR Kota Bandung yang terus merugi.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung Erick Darmadjaya menegaskan, perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat tidak bisa dipisahkan dari persoalan fundamental yang tengah dihadapi perusahaan daerah tersebut.
Menurut dia, kerugian BPR Kota Bandung terus membengkak hingga mencapai sekitar Rp70 miliar.
"Kerugian sebesar Rp70 miliar itu bukan angka kecil. Itu bukan uang milik pengelola, tetapi uang masyarakat Kota Bandung yang harus dipertanggungjawabkan," ujar Erick.
Dia menjelaskan, pada awalnya penyusunan raperda hanya bertujuan menyesuaikan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Karena BPR Kota Bandung merupakan badan usaha milik daerah, perubahan tersebut harus mendapat persetujuan melalui mekanisme pembahasan di DPRD.
Namun, dalam perkembangannya, raperda tidak hanya mengatur perubahan nama, tetapi juga memuat ketentuan mengenai penambahan modal.
Menurut Erick, poin itu harus dikaji secara cermat. Berdasarkan hasil studi banding Pansus 18, tambahan modal di sejumlah BPR daerah diberikan kepada lembaga yang memiliki kondisi keuangan sehat.
"Kalau hasil studi banding, BPR yang mendapatkan tambahan modal itu umumnya dalam kondisi sehat. Sementara BPR Kota Bandung saat ini justru dalam kondisi yang sangat berat dan terus merugi," katanya.
Hingga kini, Pansus 18 baru menyelesaikan rapat pembahasan ketiga. Erick menilai berbagai temuan dan catatan dari OJK harus menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan arah kebijakan terhadap BPR Kota Bandung.
Dia mengingatkan, sejumlah BPR di daerah lain yang mengalami masalah serius bahkan berakhir dengan likuidasi. Salah satu contohnya adalah BPR di Kota Cirebon yang akhirnya ditutup setelah mengalami persoalan berkepanjangan.
Karena itu, menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membenahi persoalan internal perusahaan sebelum membahas tambahan penyertaan modal.
