JawaPos.com - Tokoh Masyarakat Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz, memberi saran terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai masih kurang. Pasalnya, masih banyak pejabat yang jarang turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah warga ibu kota.
Umar menilai kecenderungan Pemprov DKI untuk melimpahkan berbagai permasalahan rumit langsung ke pemerintah di tingkat kewilayahan. Langkah pelimpahan tugas ini, sayangnya, tidak diiringi dengan pendampingan atau aksi nyata yang terlihat di lapangan.
Wakil Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta itu menilai para pemimpin di tingkat wilayah justru jarang turun langsung melihat kondisi riil di masyarakat, seolah-olah hanya menginginkan hasil akhir yang rapi tanpa mengetahui akar masalahnya secara mendalam.
“Pemimpin di wilayah jarang sekali turun ke lapangan. Maunya tinggal terima beres, sat-set-sat-set rapi. Contohnya seperti penanganan banjir baru-baru ini, di mana pemimpin daerah selalu ditekan oleh pimpinan pusat, namun penyelesaiannya belum menyentuh akar persoalan,” ungkap Umar kepada awak media.
Karena masalah ini terus berulang, ia pun mendesak adanya sinergitas yang lebih kuat dan nyata antara kepemimpinan di tingkat wilayah dengan jajaran pemerintahan di Balai Kota, agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan selaras dan efektif.
Selain masalah penanganan banjir dan pola kerja birokrasi, Umar juga menyoroti kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di sejumlah titik strategis ibu kota. Salah satu contoh yang disampaikannya adalah kawasan Kemang, di mana kondisi jalan banyak yang rusak dan berlubang, sementara fasilitas pembatas jalan hingga marka jalan atau rase sering kali tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan terabaikan.
Baca Juga: Mengenal Stadion VIJ, Stadion Tertua di Jakarta yang Jadi Cikal Bakal Persija
Persoalan lingkungan pun tak luput dari perhatiannya. Hingga saat ini, pengelolaan sampah di sebagian besar wilayah DKI Jakarta dinilai belum menemukan solusi yang pasti dan berkelanjutan. Masalah penumpukan sampah masih kerap terjadi, karena jadwal pengangkutan yang sering kali terlambat dan tidak konsisten, sehingga mengganggu kenyamanan serta kebersihan lingkungan warga.
Di sisi pelayanan publik, Umar meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa fasilitas serta pelayanan yang diterima warga saat ini sama sekali tidak sebanding dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, bahkan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Warga Jakarta taat membayar pajak, tapi mengapa akses terhadap berbagai fasilitas justru semakin sulit didapatkan? Pemerintah juga terlihat gagal menekan harga kebutuhan pokok. Kita bisa melihat sendiri, harga cabai meroket, kebutuhan rumah tangga semakin mahal dan tidak terjangkau, sementara pajak tetap berjalan dan ikut naik terus,” tegas Umar.
Umar juga membeberkan kenyataan pahit mengenai ketimpangan sosial yang masih sangat mencolok di tengah masyarakat, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tercatat tinggi namun belum mampu mengentaskan kemiskinan secara merata. Berdasarkan pengamatannya, kesenjangan ini sangat terasa terlihat, salah satunya di wilayah Jakarta Selatan.
“Setiap ada kegiatan atau razia di Jakarta Selatan, banyak sekali ditemukan warga yang hidup dalam kemiskinan dan rela mengantre berjam-jam di pinggir jalan hanya demi menunggu sedekah sebesar Rp 50.000 dari dermawan yang lewat. Di sisi lain, terdapat banyak panti sosial kelolaan swasta yang sangat berjuang dan membutuhkan bantuan anggaran dari Pemprov, namun belum mendapatkan perhatian yang cukup,” ungkap Umar.
Baca Juga: UMJ Hadirkan Talkshow Lingkungan, Soroti Kualitas Udara dan Pembakaran Sampah
Umar juga menyayangkan banyak sekali Aset Pemprov DKI terbengkalai. Bahkan dikuasai oleh segelintir orang mengatakan pemerintah tidak boleh kalah di Perda yang dibuat sendiri hampir di setiap wilayah Provinsi DKI banyak sekali supaya membantu lainnya. "Tentunya ini merugikan Pemda yang seharusnya dapat PAD atau kontribusi dari bawah memanfaatkan lahan jadi tidak dapat ukur," ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Umar berharap Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya tidak lagi hanya bekerja di balik meja dan bergerak hanya saat ada tekanan. Ia menuntut agar pemerintah lebih peka dan tanggap terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit dan berat.
Editor : Bintang Pradewo