JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelayanan perpajakan di Jakarta tetap normal dan tidak terganggu. Kebakaran melanda gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.
"Hal yang berkaitan dengan data perpajakan, sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah didigitalisasi," kata Pramono Anung seperti dilansir dari Antara di kawasan Jakarta Selatan.
Menurut dia, data perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah didigitalisasi sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada kondisi fisik gedung maupun dokumen yang berada di dalamnya.
Baca Juga: Fakta-fakta Penemuan 995 Senpi Hingga Narkoba di Salah Satu Ruangan Sekolah Swasta di Jaksel
Dengan begitu, dia memastikan kepentingan penarikan pajak dan pelayanan yang berkaitan dengan Bapenda tetap dapat dilakukan.
"Dengan demikian, untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu," ujar Pramono.
Seperti diketahui, kebakaran terjadi di sejumlah lantai gedung Bapenda DKI, mulai lantai 11 hingga 16. Api muncul pada Jumat (7/8), mulai sekitar pukul 21.30 WIB, kemudian dapat dipadamkan.
Baca Juga: Telkom Pangkas 34 Entitas Usaha, dari Total 67 Anak Perusahaan dan Investasi
Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat (Jakpus) menyebutkan kebakaran gedung Bapenda DKI itu berasal dari lantai 11.
Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat mengerahkan 40 unit dan 200 personel untuk memadamkan api di area seluas 30,417 meter itu.
Polda Metro Jaya juga menyiagakan 125 personil untuk mengamankan lingkungan di sekitar lokasi kebakaran Gedung Bapenda DKI.
Selain itu, Kodim 0501/Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 50 orang personel untuk mengamankan lokasi di sekitar tempat kejadian.
Gedung tersebut tidak hanya digunakan oleh Bapenda, tetapi juga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, termasuk Dinas Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Pramono menyebutkan terdapat sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di gedung tersebut. Untuk sementara, aktivitas mereka akan dialihkan agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
Baca Juga: Cadangan Devisa Indonesia Juli 2026 Turun Jadi USD 145,3 Miliar, BI Jaga Stabilitas Rupiah
Editor : Latu Ratri Mubyarsah