JawaPos.com – Utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun hingga akhir Juni 2026. Meski nominalnya terus meningkat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut rasio utang pemerintah masih berada di level 41,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), jauh di bawah batas maksimal 60 persen.
Posisi tersebut meningkat Rp373,27 triliun dibandingkan akhir Maret 2026 yang mencapai Rp9.920,42 triliun. Pemerintah tetap memantau perkembangan utang karena rasio terhadap ukuran ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kesehatan fiskal.
’’Belum berakhir tahunnya. Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya akan bisa turun lagi sedikit. Kalau kita lihat kan masih di bawah 60 persen, jauh,’’ kata Purbaya di Jakarta, Kamis (13/8).
Purbaya menegaskan, kesehatan fiskal tidak bisa dinilai hanya dari besarnya nominal utang. Menurut dia, kewajiban pemerintah perlu dilihat secara relatif terhadap ukuran perekonomian.
’’Kalau kita melihat utang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif terhadap ekonominya,’’ tuturnya.
Karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Salah satunya dengan membatasi defisit anggaran agar tidak melebar serta memperbaiki efektivitas penerimaan pajak.
’’Kita akan efektifkan, bukan naikin pajak. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak,’’ jelas Purbaya.
Pemerintah juga membuka opsi memanfaatkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai cadangan pemerintah. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk memperkuat posisi fiskal sekaligus mengurangi kebutuhan pembiayaan melalui utang.
Purbaya mengatakan opsi tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasannya masih dilakukan bersama Danantara dan akan diterapkan secara bertahap.
Dari sisi sumber pembiayaan, utang pemerintah masih didominasi Surat Berharga Negara (SBN). Per 30 Juni 2026, SBN mencapai Rp8.966,79 triliun atau 87,11 persen dari total utang pemerintah.
Sementara itu, pinjaman tercatat Rp1.326,90 triliun atau 12,89 persen dari total utang pemerintah.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, selama semester I 2026 utang pemerintah bertambah Rp655,79 triliun dibandingkan posisi akhir 2025 yang sebesar Rp9.637,90 triliun.
Kenaikan tersebut terutama berasal dari SBN yang bertambah Rp579,56 triliun. Sementara pinjaman meningkat Rp76,23 triliun.
’’Tambahan berasal dari pembiayaan utang dalam APBN hingga 30 Juni 2026 yang sebesar Rp477,43 triliun. Oleh karena posisi utang dinyatakan dalam rupiah, terdapat tambahan akibat pelemahan rupiah pada utang berdenominasi valuta asing (valas),’’ paparnya.
Komposisi SBN juga menjadi perhatian. SBN berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp7.118,39 triliun atau 79,39 persen dari total SBN. Namun, porsinya turun dari 80,48 persen pada akhir 2025.
Sebaliknya, SBN dalam valas meningkat menjadi Rp1.848,40 triliun atau 20,61 persen dari total SBN. Kenaikan tersebut terutama terjadi pada SBN berdenominasi euro, yen Jepang, dan yuan Tiongkok.
Meski demikian, dolar Amerika Serikat masih mendominasi portofolio SBN valas dengan porsi 73,34 persen.
Awalil menilai diversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan SBN dalam berbagai denominasi dapat menjadi salah satu strategi untuk menyebar risiko. Namun, penerbitan SBN valas tetap perlu memperhitungkan risiko pelemahan rupiah.
’’Penerbitan SBN valas mesti menimbang faktor risiko pelemahan kurs rupiah. Bahkan, mencermati perkembangan enam bulan ini sebenarnya seluruh SBN valas telah menambah posisi serta beban pembayarannya,’’ pungkasnya.
Posisi ULN Pemerintah Januari–Mei 2026
Januari: USD216,3 miliar — 5,6% YoY
Februari: USD215,9 miliar — 5,5% YoY
Maret: USD214,7 miliar — 3,8% YoY
April: USD216,4 miliar — 3,7% YoY
Mei: USD217,3 miliar — 3,7% YoY
Sumber: Bank Indonesia
Data tersebut menunjukkan utang luar negeri pemerintah pada Mei 2026 mencapai USD217,3 miliar atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Bank Indonesia menyebut perkembangan ULN pemerintah antara lain dipengaruhi aliran masuk pada SBN internasional, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.
Dengan posisi utang yang terus meningkat, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjaga agar pembiayaan tetap mendukung kebutuhan pembangunan tanpa memperlebar tekanan terhadap fiskal. Rasio utang yang masih di bawah batas 60 persen memberi ruang, tetapi pengelolaan defisit, penerimaan negara, dan komposisi pembiayaan tetap menjadi faktor yang menentukan kesehatan fiskal ke depan.
Editor : HendraSumber : Jawa Pos Koran