
JawaPos.com-Sidang gugatan terhadap Bank BNI KCP Pasar Minggu, KCU Fatmawati, dan BNI Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki babak baru. Tim hukum Budi Hartono dan Marsella Lesmana dari Law Firm Purwanto Kitung And Associates menghadirkan saksi ahli.
Berkas gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel dijelaskan upaya hukum dilakukan lantaran BNI dinilai lalai dalam menjaga keamanan isi tabungan nasabah. Persidangan perkara itu telah digelar hingga 20 kali sidang.
Sidang yang digelar pada Senin (30/9) kemarin, pihak penggugat menghadirkan saksi ahli yaitu Dr. Selamat Lumban. Menurut dia, pihak Bank harus menerapkan asas kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan asas mengenal nasabah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya oleh bank.
”Sebagai saksi ahli dari pihak penggugat, saya memandang pihak bank tidak menerapkan asas-asas demikian untuk mencegah kerugian penggugat, sehingga tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian. Baik materiil maupun imateriil,” jelasnya kepada media.
Selamat menambahkan, pelaku pembobolan rekening juga dapat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (“UU 3/2011”) yang menguraikan bahwa setiap orang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.
”Apabila pembobolan rekening nasabah dilakukan dengan merusak alat untuk memasukkan kartu ATM yang diganti dengan skimmer di mesin-mesin ATM, maka bisa dijerat Pasal 30 jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”),” ungkapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!


