
JawaPos.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok telah memetakan potensi kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu Serentak 2024. Hal itu guna mengantisipasi gangguan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara. Pemetaan tersebut mengidentifikasi sejumlah indikator yang dapat memengaruhi kelancaran Pemilu di Kota Depok.
Andriansyah, koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok, memaparkan bahwa pemetaan yang dilakukan pada 10 hingga 15 November mencakup 63 kelurahan dan 2.763 TPS di seluruh Kota Depok.
Bawaslu menyoroti 12 indikator kerawanan yang terbagi dalam empat kategori, yakni indikator yang paling banyak terjadi, indikator yang cukup sering terjadi, dan indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap harus diwaspadai. ’’Indikator yang paling banyak terjadi di TPS Kota Depok,’’ jelasnya.
Pertama, tambah dia, terdapat 722 TPS dengan pemilih disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kedua, sebanyak 677 TPS mencatat adanya pemilih pindahan atau DPTb. Ketiga, ditemukan 121 TPS dengan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti yang meninggal dunia atau beralih status menjadi TNI/Polri. ’’Keempat, terdapat 73 TPS yang berada dekat dengan rumah pasangan calon atau posko tim kampanye,’’ jelas dia.
Selain itu, ada tiga indikator yang sering terjadi. Terdapat 32 TPS yang berlokasi dekat dengan wilayah pabrik, 16 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana seperti banjir, dan 11 TPS yang berada dekat dengan lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.
Beberapa indikator yang meskipun jarang terjadi, namun tetap perlu diwaspadai meliputi 4 TPS yang berpotensi memiliki pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT, 3 TPS yang berada di lokasi khusus, dan 2 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan logistik pada pemilu sebelumnya. Selain itu, ada 2 TPS yang sulit dijangkau karena faktor geografis dan cuaca, serta 1 TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara ulang (PSU) atau penghitungan surat suara ulang (PSSU).
Dia menyatakan, pemetaan ini menjadi acuan penting bagi Bawaslu, KPU Kota Depok, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan kelancaran pemungutan suara. Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan di TPS rawan, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
’’Kami juga akan berkolaborasi dengan pemantau pemilu dan organisasi masyarakat untuk mendorong pengawasan partisipatif. Selain itu, posko pengaduan masyarakat akan disediakan di setiap level untuk memudahkan masyarakat melaporkan potensi kerawanan,’’ ungkap dia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!

