Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Sebut Korupsi Disbud DKI Tak Terendus BPK

M
Penulis: Masria Pane❯

CORENG PEMPROV: Para ASN Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di kompleks perkantoran Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. (FOTO ILUSTRASI: DOK/JAWA POS)
CORENG PEMPROV: Para ASN Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di kompleks perkantoran Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. (FOTO ILUSTRASI: DOK/JAWA POS)


Advertisement

JawaPos.com – DPRD DKI Jakarta buka suara terkait penggeledahan di Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI oleh Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jakarta. Sebab, penggeledahan dan penyitaan itu merugikan APBD DKI Tahun 2023 sekitar Rp 150 miliar. ”Saya kaget juga mendengar berita penggeledahan di Disbud DKI. Apalagi, informasi yang saya dengar kegiatan fiktifnya merugikan negara sampai kurang lebih Rp 150 miliar,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Pantas Nainggolan.

Menurut Pantas, angka tersebut sangat fantastis jumlahnya. Dia juga mengaku tidak membayangkan ada pemikiran untuk menyusun kegiatan fiktif dengan jumlah fantastis tersebut. ”Yang tidak terbayangkan sebelumnya, ada perlakuan yang seperti itu.  Kalau itu benar, ternyata semuanya fiktif, yang Rp 150 miliar ini bukan sekadar kebohongan, tapi ini kegiatan yang melecehkan hukum serta merendahkan harkat martabat PNS, khususnya di dinas terkait,” terangnya.

Lebih lanjut, Pantas juga mempertanyakan kecanggihan motif Disbud DKI dalam menyusun kegiatan fiktif tersebut. Sebab, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 tidak muncul temuan tersebut.

Advertisement

”Dalam laporan BPK ini tidak muncul. Artinya, laporan BPK juga bisa terkibuli dengan hal seperti itu. Itu perlu diperhatikan juga. Apakah memang sehalus itu sehingga tidak terdeteksi, perlu didalami lebih lanjut modus-modus seperti ini,” imbuhnya.

Pantas juga meminta kepada semua instansi agar peristiwa korupsi itu dibuka secara terang benderang kepada publik. ’’Peristiwa seperti ini saya minta jangan lagi ditutup-tutupi, ya harus dibuka secara terang benderang. Baik oleh penyidik maupun aparatur ASN seperti Inspektorat maupun BPK dan lain sebagainya,” imbuhnya. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp dan podcast kami?
WhatsApp
Jawa Pos MetropolitanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Spotify
Kami Haus GOL KamuBuka Spotify

Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer