Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bantu Masyarakat Dapatkan Harga Ekonomis, Komisi B DPRD DKI: Program Pasar Murah Utungkan Masyarakat

Y
Penulis: Yogi Wahyu Priyono❯

 


Advertisement

Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengecek stok sembako di PT. Food Station Tjipinang Jaya.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengecek stok sembako di PT. Food Station Tjipinang Jaya.
JawaPos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BUMD Pangan PT. Food Station Tjipinang Jaya menggelar program pasar murah. Program ini mendapat dorongan dari Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh.

Nova meminta Pemprov DKI melalui BUMD Pangan agar secara berkala menggelar program pasar murah. Menurut dia, kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat mendapatkan harga pangan secara ekonomis.

Nova mengatakan, semakin banyak dilaksanakannya program pasar murah, secara langsung harga pangan di pasar akan stabil. Kebutuhan masyarakat dapat mudah terpenuhi secara menyeluruh. 

Advertisement

’’Dengan adanya ketersebaran pangan murah yang mempunyai kekhususan. Artinya membuat harga di pasar stabil. Semakin banyak barang di tengah warga dengan harga yang sesuai bisa terpenuhi kan bisa semakin stabil harganya,’’ ujar Nova kemarin (5/1).

Perlu diketahui dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan anggaran sebesar Rp 800 miliar.

Anggaran itu ditujukan untuk PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya dalam melaksanakan program subsidi pangan murah. Khususnya bagi warga yang kurang mampu. Dengan begitu, Nova menekankan agar PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya bisa menjadi poros lumbung menjaga kestabilan harga pangan bila Program Pasar Murah tersebut terus terlaksana.

Advertisement

Kebutuhan pokok yang bisa terpenuhi untuk masyarakat di antaranya, yakni beras, lauk pauk seperti ikan, daging sapi, daging ayam, dan telur. ’’Nah, ini bagaimana PT. Food Station dan Dharma Jaya nanti bisa jadi salah satu lumbung untuk kestabilan harga. Itu yang paling penting,’’ tambah Nova.

Selain itu, Nova mengingatkan Dinas KPKP DKI Jakarta agar tetap memantau kestabilan harga. Jangan sampai harga melonjak. Setiap BUMD harus terus berkoordinasi dengan Dinas KPKP. ’’Artinya, Dinas KPKP DKI ini jadi supervisi terhadap kestabilan harga yang mana diimplementasikan BUMD kita,’’ tegas Nova.

Dia berharap, keberadaan pangan murah bersubsidi secara berkala membuat harga terus stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara maksimal. ’’Besar harapan saya, masyarakat terus bisa menikmati makanan bergizi dengan kualitas yang bagus,’’ tutur Nova. 

’’Nanti bisa meningkatkan indeks kualitas masyarakat ke depannya. Ini benar-benar harus jadi prioritas dalam hal menstabilkan harga melalui pangan bersubsidi,’’ pungkas Nova.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp dan podcast kami?
WhatsApp
Jawa Pos MetropolitanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Spotify
Kami Haus GOL KamuBuka Spotify

Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!


Artikel Terkait

Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pegang Saham Mayoritas Bank Jakarta-PAM Jaya saat IPO

Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pegang Saham Mayoritas Bank Jakarta-PAM Jaya saat IPO

Bank Jakarta dan PAM Jaya dijadwalkan melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO). Namun, saham mayoritas tetap milik Pemprov DKI Jakarta.

Peresmian LRTJ Kelapa Gading-Manggarai Ditunda karena Prabowo ke NTT

Peresmian LRTJ Kelapa Gading-Manggarai Ditunda karena Prabowo ke NTT

Pemprov DKI Jakarta menunda peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai, yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (26/8).

Pembangunan Jakarta Tak Boleh Lagi Rusak Lingkungan, Pemprov DKI dan DPRD Sahkan Perda RPPLH

Pembangunan Jakarta Tak Boleh Lagi Rusak Lingkungan, Pemprov DKI dan DPRD Sahkan Perda RPPLH

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui Rapat Paripurna, Rabu (12/8).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer