Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Forum Diskusi Publik Ditjenpas Rumuskan Penetapan Standar Pelayanan Pemasyarakatan

A
M. Hilal, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas.
M. Hilal, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas.

JawaPos.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melalui Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan gelar Forum Diskusi Penetapan Standar Pelayanan Publik Pemasyarakatan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).


Advertisement

Dalam kegiatan itu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik Pemasyarakatan yang lebih relevan, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan, M. Hilal, mengatakan penyusunan standar pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

’’Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur penyelenggaraan layanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,’’ ujarnya.

Rika Apriyanti, Kasubdit Kerjasama Ditjenpas (kanan) membahas materi pada Forum Diskusi Penetapan Standar Pelayanan Publik Pemasyarakatan.
Rika Apriyanti, Kasubdit Kerjasama Ditjenpas (kanan) membahas materi pada Forum Diskusi Penetapan Standar Pelayanan Publik Pemasyarakatan.

Hilal menjelaskan layanan publik di bidang Pemasyarakatan mencakup berbagai aspek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari layanan kunjungan, integrasi, pengaduan, hingga perizinan penelitian. Karena itu, penetapan standar pelayanan bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Advertisement

Dalam forum diskusi tersebut, para peserta melakukan evaluasi terhadap rancangan standar pelayanan yang telah disusun agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Standar tersebut juga diharapkan sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009, seperti kepastian hukum, kesamaan hak, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan kemudahan bagi kelompok rentan.

’’Pelayanan publik dalam bidang Pemasyarakatan tidak hanya soal administratif, tapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan. Standar pelayanan yang kita tetapkan harus benar-benar dapat diterapkan di lapangan, memberikan kepastian bagi masyarakat, serta mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif,’’ tegas Hilal.

Ia juga berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai formalitas semata. ’’Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik Pemasyarakatan sehingga hasilnya dapat diimplementasikan di seluruh Unit Pelaksana Teknis secara nyata,” papar Hilal.

Advertisement

Kegiatan ini menjadi upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat akuntabilitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan yang profesional dan humanis.

 

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp dan podcast kami?
WhatsApp
Jawa Pos MetropolitanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Spotify
Kami Haus GOL KamuBuka Spotify

Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer