Semua SPPG untuk MBG Belum Ada yang Kantongi SLHS, Ini Reaksi Dinkes DKI Jakarta!
JawaPos.com -Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat kejadian keracunan makan bergizi gratis (MBG) terjadi di sepuluh lokasi. Meski lokasinya cukup banyak, dinkes menyebutkan, peserta didik yang terdampak tidak terlalu banyak.
''Sebenarnya, siswa yang terdampak, yang sampai memerlukan peralatan kesehatan nggak terlalu banyak. Ada sekitar 60-an (siswa) dari seluruh lokasi itu. Jadi, nggak sangat besar,'' ujar Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati.
Atas kejadian keracunan itu, Ani mengakui belum seluruhnya keluar. Utamanya, kasus keracunan yang terjadi pada pekan lalu. Namun, dari beberapa kejadian sebelumnya, pada umumnya ditemukan adanya bakteri pada makanan.
''Yang terakhir hasilnya belum keluar. Tapi, kejadian yang sebelumnya secara umum itu karena bakteri. Kimia kita nggak ada temukan, semuanya bakteri,'' jelas Ani.
Sebagai bentuk mitigasi dan pencegahan kasus keracunan MBG di Jakarta, mereka akan mempercepat proses sertifikasi Sanitasi dan Laik Higiene Sanitasi (SLHS) terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu karena dari 180 SPPG yang ada di Jakarta, tak satu pun yang mengantongi sertifikasi tersebut. ''Kalau yang berbasis sertifikat, SLHS belum ada ya. Sedang berproses semua,'' kata Ani.
Untuk percepatan SLHS semua SPPG di Jakarta, mereka berkolaborasi dengan SPPG, termasuk juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menerbitkan SLHS tersebut.
''Sekarang, kami sedang melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) secara masif. Targetnya, dalam dua minggu ke depan seluruh SPPG bisa menyesuaikan sehingga kami bisa menerbitkan SLHS-nya,’’ jelasnya.
Selain percepatan SLHS itu, Dinkes DKI juga disebutkannya juga akan memberikan pelatihan kepada sekitar 8.000 petugas SPPG. ''Targetnya, sekitar 8 ribu orang akan kami latih supaya bisa mengelola tata laksana di SPPG masing-masing dengan baik,'' imbuhnya.
Lebih lanjut, saat ditanyakan lebih rinci penyebab adanya bakteri pada MBG, Ani belum bisa menjawab dengan pasti. Apakah penyebab terjadi saat proses pembuatan atau pendistribusian MBG.
''Kami sedang pelajari semua masalahnya di mana. Tapi, pada prinsipnya, Pemprov DKI men-support program pemerintah pusat, agar MBG ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada anak-anak kita,'' ujarnya.
Demikian juga saat ditanyakan pernyataan Dinas KPKP DKI yang menemukan banyak SPPG tidak menjalankan SOP, Ani mengaku tidak mendalaminya.
''Kami tidak menjalani, mendalami ke situ. Prinsipnya kami, secara masih membantu pemerintah untuk melakukan inspeksi dan SPPG semuanya sudah kooperatif ya,'' imbuhnya.
