Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RAPBD DKI 2026 Direvisi Jadi Rp 81,29 Triliun, Ini Alasannya!

M
Penulis: Masria Pane❯
Rencana penambahan bus listrik menggunakan dana dari APBD DKI
Rencana penambahan bus listrik menggunakan dana dari APBD DKI

GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta memangkas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 sebesar Rp 14,97 triliun. Pemangkasan itu dilakukan menyusul turunnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.


Advertisement

Awalnya, RAPBD 2026 DKI disusun sebesar Rp95,35 triliun. Namun, setelah adanya surat resmi dari Kementerian Keuangan pada 23 September 2025 yang menetapkan penurunan TKD, nilai anggaran direvisi menjadi Rp 81,29 triliun.

’’Penurunan transfer ini cukup signifikan, terutama pada dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK),” ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali.

Marullah menyebutkan, Pemprov langsung melakukan reposturing RAPBD guna menyesuaikan dengan arahan fiskal pusat dan menjaga keberlangsungan program prioritas.

Advertisement

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menambahkan, pemangkasan itu bersifat penyesuaian internal dan belum mengubah angka resmi RAPBD 2026 yang telah disepakati sebelumnya.

’’Nilai postur yang dihasilkan dari proses penyesuaian sementara adalah Rp 81,29 triliun. Ini yang menjadi bahan kerja bersama DPRD DKI,” katanya.

Dari sisi belanja, sejumlah efisiensi dilakukan. Di antaranya, belanja pegawai dipangkas Rp695,7 miliar, belanja barang dan jasa turun Rp4,1 triliun, serta belanja subsidi dan bansos masing-masing turun Rp828 miliar dan Rp166 miliar.

Advertisement

Meski begitu, Michael menegaskan bahwa anggaran wajib tetap dijaga. “Belanja pendidikan masih 26,29 persen, kesehatan di atas 20 persen, dan belanja infrastruktur 41,79 persen,” ujarnya. Ia juga memastikan tidak ada pengurangan gaji dan tunjangan kinerja ASN. Belanja pegawai juga disebutkannya masih di bawah batas maksimal 30 persen, yakni 27,2 persen.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atikah Nur Rahmania menuturkan, penyesuaian ini merupakan konsekuensi dari dinamika fiskal nasional. Dia juga menyampaikan, penurunan TKD tidak hanya berdampak jangka pendek, namun bisa berlanjut hingga lima tahun ke depan.

’’Dari sisi perencanaan, kami memandang penurunan TKD ini bukan sekadar peristiwa sementara, tetapi dinamika jangka panjang yang berpotensi berlanjut dalam lima tahun mendatang,” jelasnya. Karena itu, mereka perlu menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama. Yakni, perubahan perilaku belanja (spending behavior), agar lebih efisien dan terukur dan eksplorasi kapasitas fiskal baru (exploring new fiscal capacity), untuk menemukan sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar APBD murni. 

Advertisement
Editor : Arief Indra Dwisetyadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp dan podcast kami?
WhatsApp
Jawa Pos MetropolitanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Spotify
Kami Haus GOL KamuBuka Spotify

Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!


Artikel Terkait

Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pegang Saham Mayoritas Bank Jakarta-PAM Jaya saat IPO

Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pegang Saham Mayoritas Bank Jakarta-PAM Jaya saat IPO

Bank Jakarta dan PAM Jaya dijadwalkan melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO). Namun, saham mayoritas tetap milik Pemprov DKI Jakarta.

Peresmian LRTJ Kelapa Gading-Manggarai Ditunda karena Prabowo ke NTT

Peresmian LRTJ Kelapa Gading-Manggarai Ditunda karena Prabowo ke NTT

Pemprov DKI Jakarta menunda peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai, yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (26/8).

Pembangunan Jakarta Tak Boleh Lagi Rusak Lingkungan, Pemprov DKI dan DPRD Sahkan Perda RPPLH

Pembangunan Jakarta Tak Boleh Lagi Rusak Lingkungan, Pemprov DKI dan DPRD Sahkan Perda RPPLH

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui Rapat Paripurna, Rabu (12/8).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer