5 Persen Sekolah Tak Isi Dapodik Sesuai Kondisi Riil

Direktur Sekolah Dasar (SD), Ditjen PAUD Dikdasmen, Kemendikdasmen Moch. Salim Somad mengungkapkan, ditemukan sekitar 5 persen satuan pendidikan yang mengisi Dapodik secara tidak akurat. Padahal, data tersebut menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan sekolah sasaran revitalisasi infrastruktur.

“Dan menjadi catatan berdasarkan temuan kami, terkadang terdapat sekolah yang viral (karena, Red) ambruk. Kita lihat di dapodiknya ternyata sekolah tersebut tidak ada masalah,” ujarnya saat memantau proses revitalisasi SDN Karawang Kulon 3, Karawang, Jawa Barat, Selasa (21/10).

Salim menegaskan, Kemendikdasmen tidak mungkin memantau satu persatu sekolah yang berjumlah lebih dari 300 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Karena itu, keakuratan Dapodik yang diisi sekolah menjadi kunci.

“Jadi jangan misalnya kepentingan akreditasi dibagus-bagusin dan seterusnya. Pada gilirannya malah akan berdampak negatif pada sekolah tersebut,” tegasnya.

Target Revitalisasi Sekolah Terlampaui

Lebih lanjut, dia menyampaikan progress revitalisasi yang tengah berjalan untuk semua jenjang pendidikan. Menurutnya, realisasi justru lebih tinggi dari target. Hingga akhir tahun, ditargetkan sebanyak 10.440 sekolah di semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB direvitalisasi. Namun, realisasinya justru sekitar 16.164 sekolah yang akan mendapatkan bantuan program ini. Hal ini lantaran penerapan swakelola yang membuat program ini menjadi lebih efektif, efisien, dan terjamin.

“Jadi, sementara untuk sampai dengan di bulan ini tuh 271 satuan pendidikan selesai 100 persen. Untuk di November, prediksi kita 2.800 satuan pendidikan, dan sisanya kita pastikan 100 persen dari 14.071 satuan pendidikan di jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA di akhir tahun,” paparnya.

Dia memastikan, program ini diberikan merata ke 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing yang dilaporkan di dapodik. Dari data tersebut diketahui, yang paling banyak membutuhkan bantuan revitalisasi adalah sekolah di daerah Kabupaten Bogor, Tasikmalaya, dan Sukabumi.

Diharapkan, program yang menelan anggaran hingga Rp 12,1 triliun ini bisa benar-benar memastikan guru dan murid lebih aman dan nyaman di ruang kelas. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jawa Barat Komalasari turut mengamini soal tiga wilayah Jawa Barat yang paling banyak mendapat bantuan. Hal ini lantaran banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan.

“Di Jawa Barat ada 1.582 sekolah yang menjadi sasaran revitalisasi dengan total anggaran sekitar Rp 1,4 triliun. Kabupaten paling banyak membutuhkan di Bogor, nilai bantuannya itu lebih dari Rp 132 miliar,” jelasnya.

Disinggung soal adanya sekolah yang tidak mengisi dapodik sesuai kondisi sebenarnya, Komalasari pun tak menampik. Menurutnya, kadang ada sekolah yang tidak menyatakan data yang sesungguhnya.

Dia menjelaskan,  sekolah diwajibkan mengisi data sarana dan prasarana dalam dapodik. Data itu menjadi rujukan untuk program revitalisasi sekolah.

“Kadang ada saja (yang mengisi tidak sesuai, red), sehingga backfire buat mereka kan,” ungkapnya. Biasanya, kata dia, hal ini memang berhubungan dengan akreditasi sekolah. Meski tidak ada urgensinya yang berkaitan dengan anggaran BOS ataupun lainnya.

“Akreditasi itu kan standar mutu kelayakan sebuah sekolah, yang mengakreditasi adalah pihak eksternal. (Tidak ada urgensi, red) Tapi kan terkait dengan daya jual mereka ya. Branding mereka,” pungkasnya. (mia/oni)