Soroti Proses Persetujuan Raperda APBD DKI 2026, Ini Analisis Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI!
JawaPos.com – Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Perda APBD DKI 2026 diwarnai interupsi dan walk out pada Rabu (13/11). Meski begitu, Raperda itu tetap diketok Ketua DPRD DKI Khoirudin. Selanjutnya, Raperda yang disetujui tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Lazarus Simon Ishak menyoroti jalannya rapat paripurna itu. Dia menilai proses persetujuan atau pengesahan itu berlangsung sangat cepat tanpa memberi ruang bagi anggota untuk menyampaikan pandangan secara menyeluruh.
’’Sebagai anggota baru, saya melihat proses ini kurang baik. Pimpinan seharusnya memberi kesempatan bagi anggota dewan untuk menyampaikan pendapat. Kalau ada yang tidak setuju, seharusnya dihitung berapa yang setuju dan tidak,” ujar Lazarus.
Memang, sebelum Raperda APBD DKI 2026 diketok, sejumlah anggota dewan dari Fraksi PAN, Gerindra, dan PSI mengajukan interupsi terkait penolakan pengurangan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk program pangan murah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.
Menurut Lazarus, keputusan itu seharusnya tidak terburu-buru disahkan mengingat kebijakan tersebut berdampak langsung pada kepentingan publik. ’’Kami menyuarakan aspirasi warga. Harusnya hal seperti ini mendapat ruang diskusi lebih dulu, bukan langsung diketok,’’ tegasnya.
Lazarus juga mengingatkan bahwa pimpinan DPRD berperan sebagai pengarah yang harus mampu mengakomodasi berbagai pandangan lintas fraksi. ’’DPRD ini lembaga kolektif. Pimpinan harus membuat anggota merasa dihargai dan didengar,” katanya.
Dia berharap Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dapat lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dalam internal dewan. ’’Menjadi pimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi juga kemampuan memimpin dengan hati dan kebijaksanaan,” ujarnya.
Lebih jauh, Lazarus juga tidak menampik bahwa sejumlah fraksi mulai mempertimbangkan langkah politik jika pola komunikasi di internal DPRD DKI tidak membaik. Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga legislatif. ’’Kami hadir untuk mewakili rakyat, kalau keputusan diambil dengan cara seperti ini, buat apa kami hadir? Kami datang untuk menyampaikan sikap, bukan hanya untuk dilihat,” pungkasnya.
