Ketum Permabudhi Sebut Umat Beragama Perlu Terapkan Ajaran Kitab Suci untuk Jaga Lingkungan

Pentingnya peran umat bersama untuk menjaga alam itu, disampaikan Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Prof. Philip K. Widjaja dalam Lokakarya Kementerian Agama di Serpong (15/12). Dia menjelaskan pada Rakernas Permabudhi di Makassar, sudah dicanangkan Eco Dhamma Permabudhi.

Yaitu sebuah gerakan pelestarian lingkungan yang menyelaraskan ajaran Buddha (Dhamma) tentang welas asih dan keseimbangan dengan aksi nyata menjaga alam. Praktiknya seperti membuat eko-vihara, mengelola sampah, hingga mengedukasi umat tentang ekoenzim. Philip mengatakan Eco Dhamma itu sama seperti ekoteologi Kemenag, yang lahir sebagai respons terhadap krisis lingkungan.

Lewat Exo Dhamma mereka ingin mewujudkan kehidupan harmonis yang berkelanjutan. "Umat (beragama) tidak hanya belajar soal kitabnya. Tetapi menerapkan nilai-nilai ajaran agama untuk menjaga lingkungan," katanya.

Dalam kesempatan itu Philip juga merespon soal moderasi beragama yang digulirkan pemerintah. Dia mendukung adanya moderasi atau jalan tengah dalam beragama. Bahkan menurut Philip, sikap moderat tidak hanya dalam beragama saja. Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan lokakarya itu dihadiri langsung Menag Nasaruddin Umar. Imam Besar Masjid Istiqlal menegaskan bahwa mereka harus memainkan peran strategis sebagai jembatan dan mediator antara negara dan civil society. Upaya itu penting untuk dilakukan, dalam rangka menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

“Kementerian Agama harus benar-benar hadir sebagai penyeimbang. Tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir,” ujar Nasaruddin. Dia berharap, ke depan Kemenag harus memiliki target yang terukur agar dapat memainkan peran tersebut.

Untuk itu, dia berharap dalam lokakarya yang dihadiri para tokoh agama, akademisi, perwakilan ormas keagamaan, hingga pejabat Kemenag ini dapat dirumuskan arah Kemenag ke depan. Pertemuan itu harus merumuskan apa itu umat masa depan dan apa yang harus dilakukan Kemenag.

"Besok akan kita tindak lanjuti apa yang dirumuskan hari ini dalam Rakernas. Saya berharap Kemenag bisa memainkan peran penyeimbang ini,” tuturnya. Tanpa peran penyeimbang yang kuat, hubungan antara agama dan negara berpotensi saling menekan dan memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Baginya negara yang terlalu dominan mengatur agama, lanjutnya, dapat menggerus otonomi agama. Sebaliknya, jika agama terlalu jauh memengaruhi negara, berisiko membawa Indonesia ke arah negara agama. Sehingga Kementerian Agama harus berada di posisi tengah sebagai jembatan yang adil.

Dia juga menyoroti tantangan keumatan yang semakin kompleks. Fenomena ini muncul akibat adanya jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat. Kondisi ini menuntut kehadiran negara yang proporsional dalam urusan keagamaan agar tidak menimbulkan ketegangan sosial.