Kewenangan Terbatas, BPKN Berharap Naik Kelas Menjadi Kementerian
JawaPos.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia berharap bisa naik level menjadi kementerian.
"Badan-badan baru sudah jadi kementerian, sementara kami sudah cukup lama menjadi Badan," ungkap Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok saat penyampaian Catatan Akhir Tahun (CAT) BPKN di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (16/12).
Mufti menganggap ada perbedaan antara kementerian dengan non kementerian. Mulai dari anggaran hingga kewenangan. Hal itulah yang membuat penanganan kasus agak terhambat.
Perihal usulan transformasi ini, pihaknya mengaku masih dalam tahap lobi ke Sekretariat Negara. Sebab, dia sadar, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto waktunya agak sulit.
"Untuk ketemu presiden waktunya belum ya. Kami akan sampaikam secara lisan. Secara resmi akan bicara persuratan dan kesiapan kami kalau nantinya Presiden menyetujui," ucapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!