Klaim Tak Ganggu Program Pengendalian Banjir, DPRD DKI Tekankan Efisiensi Anggaran Dinas SDA
JawaPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di Dinas Sumber Daya Air (SDA) tanpa mengorbankan pelaksanaan Program Pengendalian Banjir di seluruh wilayah ibu kota. Penegasan ini muncul di tengah kekhawatiran akan dampak pemotongan anggaran terhadap program-program vital.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, menyatakan bahwa meskipun Dinas SDA mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar, seluruh kegiatan strategis harus tetap berjalan. Sebab, program pengendalian banjir termasuk dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) dan menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat kerja antara Komisi D dan jajaran eksekutif.
"Anggarannya memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk perintah gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas," ujar Yuke, kemarin (28/10).
Yuke memastikan bahwa anggaran di tingkat dinas dan suku dinas masih mencukupi untuk menjalankan program utama. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat yang muncul dari hasil reses, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta aspirasi dewan.
"Banyak pengaduan masyarakat yang belum terpenuhi. Kami mohon agar tidak diabaikan dan tetap diutamakan," tegasnya.
Selain masalah anggaran dan prioritas program, Yuke juga menyoroti pentingnya pemeliharaan alat berat milik Dinas SDA yang digunakan untuk pengerukan dan perbaikan saluran air. Menurutnya, alat-alat tersebut bekerja terus-menerus di lapangan, sehingga perawatan yang baik sangat penting untuk mencegah hambatan dalam pekerjaan.
"Alat-alat SDA bekerja terus di lapangan. Kalau rusak dan tidak dirawat tentu akan menghambat pekerjaan," ucap Yuke, menekankan perlunya perhatian terhadap infrastruktur pendukung.
Komisi D juga memastikan telah melakukan penyisiran dan optimalisasi terhadap seluruh proyek multiyears di Dinas SDA, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan termin. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi dan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek jangka panjang.
"Walaupun pemotongannya cukup besar, kami memastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir," ungkap Yuke.
Yuke mengakui bahwa untuk mencapai kondisi ideal dalam pengendalian banjir masih diperlukan upaya yang lebih besar. Namun, Komisi D akan terus mendorong Pemprov DKI untuk mengupayakan hasil terbaik dengan sumber daya yang ada.
"Kalau dilihat dari kebutuhan riil memang kurang, tapi paling tidak kita sudah berusaha melakukan yang terbaik dari yang terburuk," tutup Yuke.
