JawaPos.com - Menjelang bulan suci Ramadhan 1447 H, muncul tren mengkhawatirkan di media sosial mengenai warga yang nekat menggadaikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tindakan ini sangat dilarang karena menyalahi esensi utama bantuan tersebut, yakni menjamin masa depan pendidikan anak-anak Jakarta.
Beredarnya fenomena gadai KJP membuat orang nomor satu di Jakarta ini segera mengambil langkah tegas. Ia memastikan akan memperketat pengawasan melalui instansi terkait.
"Yang pertama khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan," ujar Pramono, Kamis (12/2).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memang menunjukkan tren positif pada indikator kesejahteraan di Jakarta. Pramono optimistis program-program pendidikan adalah motor penggerak utamanya.
"Hal itu terbukti dari hasil apa, BPS kita, Badan Pusat Statistik, semua indikator kita berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya," ungkapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!