Resmi Direvitalisasi, JPO Sarinah Kini Lebih Ramah Disabilitas dan Terintegrasi Halte Transjakarta
JawaPos.com – JPO Sarinah yang berada di kawasan M.H Thamrin telah resmi direvitalisasi pada Senin (2/3). JPO tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Kini, JPO Sarinah memiliki tampilan lebih modern tanpa meninggalkan nilai historisnya.
JPO Sarinah merupakan JPO pertama di Jakarta yang diresmikan pada 21 April 1968 oleh Gubernur Ali Sadikin. Ini menjadikan JPO Sarinah tidak hanya sebagai fasilitas publik, tapi juga bangunan yang memiliki nilai sejarah. Hal tersebut menjadi alasan proses revitalisasi dilakukan tanpa menghilangkan identitas arsitektur awalnya.
Perubahan paling signifikan yaitu terletak pada ketiadaan anak tangga serta kehadiran lift di kedua ujung JPO, Rancangan ini direalisasikan untuk memudahkan akses penyandang disabilitas dan kelompok prioritas. Fasilitas ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan ruang publik yang inklusif.
Selain lift untuk pengguna JPO, pelican crossing yang ada di bawah JPO Sarinah juga akan tetap dioperasikan. Dengan begitu, masyarakat memiliki alternatif sesuai dengan kebutuhan mereka dalam akses penyeberangan. Pengadaan alternatif ini yang diharapkan semakin mendukung konsep inklusivitas di ruang publik yang ada di Jakarta.
Revitalisasi JPO Sarinah juga menjadi bagian dari agenda integrasi dengan Halte Transjakarta M.H. Thamrin. Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, menyebut bahwa pembangunan JPO juga menggunakan anggaran korporasi Transjakarta. Beliau juga menyebutkan bahwa proyek ini merupakan satu kesatuan dengan program revitalisasi halte sebagai simpul transportasi publik.
JPO Sarinah memiliki panjang total 39,78 meter dengan lebar bersih 2,1 meter. Jembatan ini terbagi menjadi dua bagian, jembatan di sisi Bawaslu memiliki panjang 19,54 meter. Sedangkan di sisi Sarinah, panjang jembatan mencapai 20.24 meter.
Tidak hanya jembatan penyeberangan, trotoar di kawasan tersebut juga akan ikut direvitalisasi. Gubernur Pramono mengatakan bahwa trotoar dilebarkan sekitar 2,6 meter setelah proses reinstatement oleh MRT Jakarta pada Mei mendatang. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka peluang integrasi langsung antara JPO dengan Mal Sarinah. Namun, karena bangunan Mal Sarinah juga berstatus sebagai cagar budaya, pengelola masih mempertimbangkan aspek pelestarian. Pembukaan konektivitas ini nantinya tidak hanya dapat meningkatkan kemudahan akses pengunjung, tapi juga diharapkan membawa manfaat ekonomi untuk kawasan tersebut.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, ikut menyambut baik revitalisasi JPO bersejarah ini. Beliau menyampaikan pesan Gubernur Pramono Anung bahwa Pemprov DKI Jakarta, bersama-sama, akan berusaha untuk membenahi halte yang lain dan menjadikan JPO Sarinah sebagai contoh. Beliau juga ikut berpesan agar fasilitas publik yang dibangun dari anggaran masyarakat harus dijaga dan diawasi bersama.
Secara umum, masyarakat menyambut baik revitalisasi ini. Khususnya warga dari kelompok disabilitas, mereka mengapresiasi hadirnya lift yang memudahkan mobilitas di kawasan yang selalu padat aktivitas. Meski demikian, mereka tetap menyampaikan harapan agar fasilitas tersebut dapat beroperasional dengan optimal dan tidak banyak mengalami gangguan.
