Komisi II DPRD Kota Bandung Gelar Rapat Terbuka dengan Tiga Dinas, Bahas Sinkronisasi Program hingga Perhatian pada Seni Teater
JawaPos.com — Komisi II DPRD Kota Bandung menggelar rapat terbuka bersama sejumlah dinas mitra, yakni Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Rapat tersebut difokuskan pada pemaparan awal program kerja serta sinkronisasi kegiatan antarorganisasi perangkat daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfu’ah,,menjelaskan, pertemuan tersebut lebih difokuskan untuk mendengarkan pemaparan awal dari masing-masing dinas. Hal ini dilakukan karena beberapa dinas memiliki irisan program terhadap pelaku usaha yang sama, meskipun sudah memiliki pembagian tugas dan penempatan program masing-masing.
“Rapat hari ini kami lebih banyak mendengarkan paparan dulu. Karena untuk penajaman, nanti tiap dinas akan dipanggil satu per satu untuk diskusi lebih mendalam bersama Komisi II,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan lanjutan akan dijadwalkan kembali agar setiap dinas dapat menyampaikan programnya secara lebih detail, sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih tajam.
Ia juga meminta agar dinas-dinas mitra segera menginformasikan jadwal kegiatan mereka, terutama yang berkaitan dengan program di lapangan. Dengan begitu, DPRD dapat menyesuaikan agenda untuk melakukan monitoring maupun inspeksi mendadak (sidak).
“Kadang surat kegiatan datang mendadak sehingga kami tidak sempat menjadwalkan. Kalau jadwal program sudah ada, segera diinformasikan agar Komisi II bisa menyesuaikan kapan harus turun ke lapangan,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung keberadaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang sudah mulai berjalan di Kota Bandung. Namun dalam evaluasi sementara ditemukan bahwa data aset pemerintah kota yang akan digunakan untuk pembangunan gedung program tersebut masih belum tersedia secara lengkap.
“InshaAllah akan segera dilakukan proses pembangunan gedung KKMP, karena memang membutuhkan aset milik pemerintah kota,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga muncul sejumlah catatan terkait program dinas. Salah satunya dari Disbudpar yang menyoroti kurangnya perhatian terhadap seni teater. Selama ini, kegiatan teater lebih banyak diinisiasi oleh pihak swasta, padahal potensinya dinilai besar untuk mendukung sektor pariwisata.
“Seni teater ini sebenarnya bisa menjadi daya tarik wisata, misalnya dipadukan dengan event-event pariwisata. Karena itu Disbudpar juga meminta perhatian dari Komisi II,” katanya.
