Pembangunan RSUD Ujung Berung Jangan Ganggu Anggaran Layanan Dasar
JawaPos.com – Rencana Pemerintah Kota Bandung membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ujung Berung melalui skema penganggaran tahun jamak (multiyears) mendapat perhatian DPRD Kota Bandung. Anggota Pansus 17, drg. Susi Sulastri, mengingatkan agar proyek tersebut disiapkan secara matang sehingga tidak membebani keuangan daerah dan mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Menurut Susi, pembangunan RSUD Ujung Berung yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan Penganggaran Tahun Jamak merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan bagi warga.
Namun, dia menegaskan skema multiyears menuntut komitmen fiskal yang kuat. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan anggaran hingga proyek selesai.
"Karena proyek multiyears akan menjadi beban fiskal bagi pemerintahan dan APBD pada tahun-tahun berikutnya, saya menyarankan pemerintah, dalam hal ini Pak Wali Kota, memastikan anggaran untuk pembangunan RSUD Ujung Berung dan Gedung Inspektorat tersedia hingga tiga tahun ke depan," ujar Susi.
Dia juga meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi penurunan pendapatan asli daerah maupun berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
"Harus ada mitigasi apabila terjadi penurunan pendapatan daerah atau berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini penting agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah," katanya.
Berdasarkan analisis biaya Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung, pembangunan RSUD Ujung Berung diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp337,188 miliar. Nilai tersebut meliputi biaya konstruksi fisik, manajemen konstruksi, hingga pengelolaan kegiatan.
Sementara itu, dengan mempertimbangkan inflasi, kenaikan harga material bangunan, upah tenaga kerja, serta perubahan indeks biaya konstruksi, total kebutuhan anggaran diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp360,79 miliar selama periode pembangunan 2027–2029.
Meski mendukung pembangunan rumah sakit tersebut, Susi mengingatkan agar proyek strategis yang dibiayai melalui skema multiyears tidak mengurangi alokasi anggaran bagi pelayanan dasar masyarakat.
"Proyek besar ini tidak boleh mengurangi anggaran untuk pelayanan dasar, terutama sektor pendidikan dan kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Dia berharap pembangunan RSUD Ujung Berung dapat menjadi investasi jangka panjang yang mampu memperluas akses layanan kesehatan masyarakat Kota Bandung, tanpa mengorbankan program prioritas lainnya maupun kesehatan fiskal daerah.
