Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD DKI Pertanyakan Langkah Pemprov DKI Tak Ada Program Park and Ride

M
Penulis: Masria Pane❯
AKemacetan lalu lintas kerap mewarnai kawasan jalan tol Jakarta-Tangerang. DPRD DKI mempertanyakan langkah Pemprov DKI untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)
AKemacetan lalu lintas kerap mewarnai kawasan jalan tol Jakarta-Tangerang. DPRD DKI mempertanyakan langkah Pemprov DKI untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)

JawaPos.com – DPRD DKI mempertanyakan langkah Pemprov DKI untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Salah satunya, tidak adanya program park and ride pada 2025. Padahal, program itu dinilai efektif mendorong masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.


Advertisement

’’Untuk dishub (dinas perhubungan), program unggulan belum dicantumkan aktivitas park and ride. Seingat saya, ketika pembahasan di APBD Perubahan 2023, satu dari sekian PSN (program strategis nasional yang dipaparkan dan dokumen masih ada dalam dari BPKD, itu sepertinya masuk satu dari empat prioritas pembangunan,’’ terang Anggota Komisi B DPRD DKI Ismail.

Dia menyebutkan, program park and ride itu bisa dimasukkan dalam peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur. ’’Ini saya lihat bisa masuk dalam peningkatan kualitas transportasi publik, perbaikan kualitas udara, dan sebagainya. Sebaiknya ini (park and ride) sudah dirintis tahun anggaran 2025, karena anggaran 2025, adalah langkah pertama kita mengawali RPJPD 2025–2045,’’ katanya.

Terkait hal itu, Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengakuinya. Mereka belum memasukkan program park and ride dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Advertisement

’’Tapi secara pelaksanaannya, kami telah berkoordinasi dengan MRT Jakarta untuk pembangunan area park and ride di kawasan Glodok, dan ini nantinya akan dikerja samakan oleh PT MRT Jakarta,’’ terangnya. Selain itu, lanjut dia, mereka juga akan mengajukan kebutuhan untuk pembangunan lokasi park and ride sesuai yang dibutuhkan.

Nah, untuk langkah lain dalam mengatasi kemacetan, dishub DKI juga disebutkannya terus berusaha agar masyarakat daerah tidak menggunakan kendaraan pribadinya masuk Jakarta. Salah satunya, memperkuat layanan Transportasi Jakarta (TJ) ke arah Bodetabek.

’’Layanan Bodetabek ini nantinya diperkuat dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta,’’ terangnya. Tak hanya itu, Syafrin juga mendorong Dinas Bina Marga DKI untuk terus melakukan perbaikan trotoar.

Advertisement

’’Dengan perbaikan trotoar yang terus kami dorong maka akan semakin banyak masyarakat yang bisa akses layanan angkutan umum, baik dari rumah maupun tempat kerja,’’ imbuhnya.

Advertisement
Editor : Arief Indra Dwisetyadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp dan podcast kami?
WhatsApp
Jawa Pos MetropolitanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Spotify
Kami Haus GOL KamuBuka Spotify

Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!


Artikel Terkait

Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pegang Saham Mayoritas Bank Jakarta-PAM Jaya saat IPO

Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pegang Saham Mayoritas Bank Jakarta-PAM Jaya saat IPO

Bank Jakarta dan PAM Jaya dijadwalkan melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO). Namun, saham mayoritas tetap milik Pemprov DKI Jakarta.

Peresmian LRTJ Kelapa Gading-Manggarai Ditunda karena Prabowo ke NTT

Peresmian LRTJ Kelapa Gading-Manggarai Ditunda karena Prabowo ke NTT

Pemprov DKI Jakarta menunda peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai, yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (26/8).

Pembangunan Jakarta Tak Boleh Lagi Rusak Lingkungan, Pemprov DKI dan DPRD Sahkan Perda RPPLH

Pembangunan Jakarta Tak Boleh Lagi Rusak Lingkungan, Pemprov DKI dan DPRD Sahkan Perda RPPLH

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui Rapat Paripurna, Rabu (12/8).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer