Kemenkop dan DPRD Jateng Siap Bersinergi untuk Majukan Koperasi

Menkop Budi Arie menyatakan program utama yang harus dikerja-samakan dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah program swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan industri agro maritim berbasis koperasi, serta industrialisasi hilirisasi melalui koperasi. 

Kemenkop membuka kesempatan kepada siapapun untuk membantu menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. Diyakini dengan sinergi dan kerja sama yang intensif program prioritas tersebut dapat berjalan dengan baik di masa mendatang. 

"Nah kalau di Jawa tengah ada rekomendasi koperasi (yang siap) monggo saja, kita terbuka untuk bersama-sama menjalankan misi ini," kata Menkop Budi Arie saat menerima audiensi DPRD Komisi B Provinsi Jawa Tengah di kantornya, Kamis (9/1/2025).

Khusus untuk program MBG, Menteri Budi Arie menegaskan bahwa koperasi di manapun berada memiliki kesempatan yang besar untuk terlibat dalam rantai pasok bahan baku hingga dapat berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena itu, Menkop berharap pemerintah daerah Jawa Tengah dan DPRD-nya secara aktif memetakan koperasi-koperasi mana di wilayahnya untuk dapat didaftarkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bagian dari ekosistem MBG tersebut. 

Di tempat yang sama Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong peran pemerintah daerah termasuk DPRD untuk lebih intens membina dan mendampingi koperasi di wilayahnya agar dapat menangkap peluang yang besar dari program-program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat. Dipastikan koperasi yang dapat menjadi bagian dari upaya menyukseskan program prioritas pemerintah ini berpeluang besar untuk tumbuh lebih besar. 

"Kita harus berupaya untuk mengkonsolidasikan koperasi-koperasi yang tidak aktif, untuk bisa didorong aktif lagi mumpung ini ada kesempatan. Program ini menjadi momentum untuk mendorong lagi kegiatan koperasi di daerah kita masing-masing," kata Wamenkop Ferry.

Bahkan, sambung Wamenkop Ferry, ada satu program unggulan yang melibatkan koperasi adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang secara langsung dilakukan oleh produsen kepada gabungan kelompok usaha tani (Gapoktan). Namun syaratnya, Gapoktan ini harus berbadan hukum koperasi dimana pupuk yang disalurkan ini menjadi strategi untuk mewujudkan program swasembada pangan. 

Guna membantu koperasi di Jawa Tengah lebih aktif lagi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memberikan dukungan pembiayaan melalui Badan Usaha Layanan (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM. Untuk mendapatkan akses pembiayaan yang mudah, Ferry mendorong PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) untuk menjalin hubungan baik dengan LPDB-KUMKM.

"Saya mengharapkan Jamkrida itu bisa didorong untuk bekerja sama dengan LPDB-KUMKM. Sehingga nanti dalam penyaluran ke koperasi-koperasi di Jawa Tengah itu bisa lebih cepat aksesnya," kata Wamenkop Ferry.

Sementara itu Ketua DPRD Komisi B Provinsi Jawa Tengah Sri Hartini mengapresiasi komitmen Kemenkop untuk mendukung pengembangan koperasi di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Diakui bahwa saat ini di Jawa Tengah jumlah koperasi mencapai 30 ribuan namun yang dinyatakan aktif hanya sekitar 40 persen.

Untuk itu, dia berharap bantuan dari Kemenkop agar koperasi yang aktif ini dapat menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat. 

Dengan keterlibatan koperasi di Jawa Tengah pada program pemerintah pusat ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. 

"Kami ingin dilibatkan di dalam program Pak Prabowo ini seperti makan bergizi gratis, penyaluran pupuk agar koperasi-koperasi itu bersemangat lagi dan hidup lagi. Tentunya yang tidak kalah penting bahwa PAD di Provinsi Jawa Tengah yang masih sangat minim sekali bisa meningkat," katanya.