Kamis, 23 Juli 2026
Logo

Minta Pemprov DKI Prioritaskan Anggaran Pelayanan Dasar, DPRD DKI Sebut APBD Perubahan Rp 85,97 triliun

Selasa, 22 Jul 2025 | 10:42 WIB
Pandapotan Sinaga,Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI
Pandapotan Sinaga,Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI

JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan belanja daerah untuk kebutuhan pelayanan dasar. Hal itu disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap perubahan APBD 2025.


Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengatakan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 85,97 triliun, naik 4,01 persen. Rinciannya, belanja operasional sebesar Rp 67,81 triliun atau naik Rp 30,14 miliar; belanja modal Rp 14,90 triliun atau turun menjadi Rp 29,03 miliar; dan belanja tidak terduga sebesar Rp 2,89 triliun atau naik Rp 79,51 miliar.

’’Fraksi PDI Perjuangan berharap alokasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta diprioritaskan kepada sektor-sektor pelayanan dasar dan mandatory,’’ kata Pandapotan, Senin (21/7).

Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan, kebutuhan pelayanan dasar yang dimaksud, yakni sektor pendidikan. Seperti pemenuhan sekolah swasta gratis dan peningkatan akses serta mutu pendidikan. Pada sektor kesehatan, di antaranya meningkatkan pelayanan dasar rumah sakit umum daerah (RSUD). Khususnya untuk kebutuhan renovasi dan pembangunan total RSUD.

’’Peningkatan Pelayanan RSUD termasuk kebutuhan akan renovasi RSUD Koja dan pembangunan RSUD baru, seperti di Cakung,’’ jelas Pandapotan.

Selain itu, belanja daerah seharusnya diprioritaskan untuk program antisipasi dan penanggulangan banjir Jakarta. Termasuk peningkatan pelayanan transportasi publik, ketersediaan hunian yang layak, dan program penguatan ekonomi. ’’Tentunya, dikhususkan untuk warga DKI Jakarta yang kurang mampu,’’ tegas Pandapotan.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi atas keberhasilan Program 100 hari kerja kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta atau yang dikenal dengan 40 Program Quick Win. Seperti, peluncuran Transjabodetabek, job fair di tingkat kecamatan, aktivasi 24 jam taman kota, dan memperpanjang durasi waktu pelayanan perpustakaan daerah hingga pukul 22.00.

Selanjutnya, pembukaan taman anak sejahtera, gratis transportasi bagi 15 golongan masyarakat, serta menaikkan dana operasional penggerak Dasawisma. ’’Berdasar data sebanyak 90,3 program Quick Win telah berhasil diwujudkan,’’ paparnya.

Editor : Arief Indra Dwisetyadi
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp dan dan podcast kami?
Jawa Pos Metropolitan
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Kami Haus GOL Kamu
Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!

Artikel Terkait

DPRD DKI Dukung Prioritas Normalisasi Kali untuk Tangani Banjir Jakarta

DPRD DKI Dukung Prioritas Normalisasi Kali untuk Tangani Banjir Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda, menyampaikan dukungannya terhadap langkah yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jaka

Berita Terkini

Populer

LogoGraha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Telepon / Fax:
021-53699659 / 021-5349207
Dapatkan Informasi Lebih BanyakIkuti Saluran Whatsapp
Epaper
Akses EpaperBerlangganan Koran Digitalhttps://digital.jawapos.com/newspaper/51313
Download Google PlayDownload App Store
© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia