DPRD DKI Soroti Anggaran BPJS Kesehatan, Sekretaris Komisi E Justin Adrian: Ada Potensi Pemangkasan dalam RAPBD 2026
JawaPos.com – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyampaikan kekhawatiran terkait usulan pemangkasan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam rancangan APBD 2026. Dalam pembahasan RAPBD, muncul usulan untuk mengurangi anggaran BPJS Kesehatan dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,3 triliun.
Justin Adrian menilai bahwa rencana pemangkasan anggaran ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu yang selama ini mengandalkan layanan BPJS. Ia memperkirakan, pengurangan anggaran sebesar setengah triliun rupiah dapat berdampak pada hilangnya jaminan kesehatan bagi sekitar 1,3 juta warga. ’’Sejauh ini peserta BPJS kita ini kurang lebih 4,2 juta," ujar Justin Adrian, Selasa (4/11).
Justin Adrian khawatir jika pemangkasan anggaran ini benar-benar terjadi, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan akan kesulitan mengakses layanan BPJS gratis. Kondisi ini, menurutnya, dapat memicu keresahan di masyarakat.
"Saya kira ini bisa terjadi chaos. Kalau mereka mau melahirkan nggak bisa bayar bagaimana? Apakah anaknya langsung diambil panti sosial?," tegasnya.
Karena itu, Justin Adrian meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk lebih memprioritaskan anggaran yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Ia menyarankan agar pemangkasan anggaran difokuskan pada pos-pos yang kurang mendesak, seperti pembelian barang.
Justin Adrian menyoroti rencana pembelian lampu operasi LED dengan harga Rp1,4 miliar per unit. Padahal, berdasar informasi yang diperoleh dari INAPROC, laman pengadaan pemerintah berbasis online, harga lampu operasi dengan spesifikasi yang sama hanya sekitar Rp 677 juta.
"Nah ini harus dijelaskan. Karena dengan spek yang sama harganya bisa dua kali lipat," kata Justin.
Selain itu, Justin Adrian juga mempertanyakan rencana pembelian laptop dan komputer dengan harga yang dinilai terlalu tinggi, mencapai puluhan juta rupiah per unit. "PC-nya dianggarkan Rp55 juta per unit. Laptopnya Rp43 juta. Itu bisa beli laptop gaming merek Alienware," beber Justin.
"Karena klasifikasi spek dan harga itu sudah mewah sekali untuk kalangan gamer profesional," pungkasnya.
Dengan adanya sorotan ini, diharapkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan.
