50 Persen Pembangunan Dibiayai PAD, Pemkot Depok Targetkan Rp 3 Triliun di 2026

“Artinya, ini menjadi penting bagaimana menggali potensi semaksimal mungkin melalui pajak daerah yang kita lakukan dan Alhamdulillah pembiayaan kita hampir 50 persen sumber dari PAD kita,” ujar Supian saat menghadiri Apresiasi Pajak Daerah 2025 di Aula Lantai 10 Gedung Dibaleka II, Senin (22/9).

Dalam kesempatan tersebut, Supian juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dengan menargetkan PAD sebesar Rp3 triliun pada 2026. Target tersebut lebih tinggi dari rencana awal yang hanya Rp2 triliun.

“Target ini 3 triliun, dan itu harus tercapai. Untuk mencapainya bukan hal yang mustahil. Pertama, kita akan melakukan restrukturisasi terhadap Badan Keuangan Daerah (BKD),” tegasnya.

Dia menjelaskan, beban kerja BKD saat ini mencakup banyak urusan mulai dari pajak, pendapatan, akuntansi, perbendaharaan, anggaran, hingga aset. Karena itu, Pemkot Depok mempertimbangkan pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar pengelolaan pajak lebih fokus dan optimal.

“Potensi pajak di Depok masih sangat besar. Untuk mengejarnya, organisasi harus lebih fokus pada pendapatan, termasuk struktur dan jumlah SDM yang memadai,” kata Supian.

Selain memacu PAD, Pemkot Depok tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dengan kebijakan seperti pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi properti dengan NJOP di bawah Rp200 juta serta diskon piutang.

“Ini apresiasi untuk masyarakat, stakeholder dan seluruh pihak yang memberikan dukungan. Bagaimanapun juga mereka memberi pengaruh besar terhadap pembiayaan untuk Kota Depok,” ujarnya.

Supian juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi teladan kepatuhan pajak.

“Mudah-mudahan tingkat kepatuhan WP terhadap kewajiban membayar pajak bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” tandasnya.