JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya secara resmi mengumumkan dimulainya proses konsolidasi nasional partai sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia NomorM.HH-11.AH.11.02 Tahun 2025, tertanggal 29 Juli 2025, yang mengesahkan susunan pengurus DPP periode 2020–2025.
”Keputusan ini tidak hanya mengakhiri polemik internal, tetapi juga menjadi dasar hukum dan moral untuk membangun struktur partai yang lebih solid, loyal, dan terarah,” ujar Ketua Umum DPP Partai Berkarya, MayjenTNI (Purn) Muchdi PR.
Dia menambahkan, DPP Partai Berkarya menyambut keputusan tersebut dengan semangat pembaruan dan kesiapan menuju Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar pada 18–20 September 2025.
Menurut dia, DPP telah menyusun peta jalan konsolidasi internal yang dilaksanakan secara bertahap melalui pertemuan virtual via zoom di seluruh wilayah Indonesia mulai 5 hingga 15 Agustus 2025.
Kemudian, kunjungan lapangan langsung ke daerah-daerah prioritas dengan tantangan struktural dan dinamika internal.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi partai untuk memastikan kehadiran aktif 33 DPW dan 416 DPD dalam forum Munas, serta untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan akar rumput benar-benar terkonsolidasi di bawah satu kepemimpinan sah.
”Kepastian hukum telah kita miliki. Sekarang saatnya kita satu barisan. Konsolidasi ini bukan hanya soal organisasi, tapi juga kehormatan perjuangan kita di mata rakyat,” tegas Muchdi.
Partai Berkarya juga menyampaikan dukungan terhadap keputusan strategis Presiden Republik Indonesia dalam pemberian: abolisi kepada Bapak Tom Lembong, dan amnesti kepada Bapak Hasto Kristiyanto. DPP Partai Berkarya memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah konstruktif menuju stabilitas politik nasional dan pemulihan keperdataan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.
Partai Berkarya menegaskan bahwa jalur perjuangannya adalah jalan tengah yang seimbang antara kritik konstruktif dan dukungan substantif terhadap kebijakan negara. Kami bukan oposisi yang hanya berteriak, tapi juga bukan kekuatan yang buta terhadap kelemahan. Kami hadir sebagai bagian dari solusi.
“Kami berdiri tegak bukan untuk melawan siapa pun, tapi untuk memperjuangkan harapan rakyat yang masih diam. Munas adalah momentum kita untuk menata langkah, membentuk barisan, dan memperluas pengaruh dengan cara terhormat,” pungkas Muchdi PR.
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Prof. Dr. H. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H. mengatakan bahwa sebagai partai yang nasionalis, terbuka, dan bertanggung jawab, Partai Berkarya juga menyatakan komitmen untuk mendukung penuh arah pembangunan strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Negara harus menunjukkan bahwa hukum bukan alat balas dendam, melainkan jembatan menuju persatuan dan keadilan. Presiden telah memilih jalur konstitusional yang sejuk dan elegan, dan kami mendukung itu,” ujar Irmanjaya Thaher.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi