JawaPos.com - Pemprov DKI mengundang pimpinan Bodetabek untuk koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota, kemarin (29/10). Langkah itu bertujuan untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta.
Gubernur DKI Pramono Anung menyebutkan, koordinasi itu sangat penting. Sebab, untuk mengatasi persoalan kemacetan dan transportasi, Jakarta tidak bisa sendiri.
“Untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta, tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan daerah-daerah yang ada. Terutama Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan tadi kepala daerahnya hadir,” ujar Pram di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).
Dalam pertemuan itu, ada beberapa yang dibahas. Pertama, evaluasi enam rute Transjabodetabek yang sudah dibuka. “Enam rute itu apa perlu pengembangan atau cukup,” katanya. Kedua, untuk merealisasikan park and ride di daerah penyangga tersebut.
“Nah, park and ride-nya kami mengusulkan untuk ini yang disediakan oleh daerah-daerah setempat, karena ini menjadi tempat parkir mereka dan tentunya akan ada revenue untuk parkir dan sebagainya,” terangnya. Bila park and ride tersedia di daerah penyangga, dia yakin akan banyak warga daerah penyangga yang bekerja di Jakarta beralih naik transportasi umum.
“Kami juga koordinasikan mengatur mengenai sistem transportasi yang terintegrasi tadi. Jangan sampai kemudian di satu wilayah teratasi, tetapi di wilayah lain malah menimbulkan kemacetan baru,” tambahnya.
Gubernur DKI Pramono juga menyatakan, tidak bisa memberikan subsidi transportasi untuk 15 golongan di luar warga Jakarta. Subsidi hanya diberikan kepada warga yang ber-KTP Jakarta.
“Bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DBH-nya baru dipotong,” kata Pramono.
Dengan adanya pemotongan dana transfer itu, Jakarta saat ini sedang memfinalkan rencana kenaikan tarif TJ. Sebab, subsidi transportasi yang dibayarkan Pemprov DKI setiap penumpang naik TJ itu sebesar Rp 9.700.
“Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu. Apalagi DBH-nya dipotong. Maka untuk itu, kami akan melakukan apa? Penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis, sehingga mereka tetap kami proteksi,” jelasnya.
Pramono mengaku menerima beberapa masukan dari masyarakat untuk tarif TJ itu. Yakni, rata-rata kisaran Rp 5-7 ribu, dari yang sekarang ini Rp 3500. “Tetapi, kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menuturkan, naik turunnya tarif transportasi berpengaruh terhadap penumpang. “Begitu ada kenaikan tarif, tentu akan berdampak pada ridership, jumlah penumpangnya, jumlah pelanggannya. Baik itu TJ dalam hal ini,” terangnya.
Karena itu, tahun ini, Dishub DKI akan update dari sisi ATP-WTP (ability to pay-willingness to pay) masyarakat. “Setelah kami dapat angka ideal, dan itulah yang nantinya akan di-purpose untuk dimintakan persetujuan DPRD (untuk dinaikkan),” tambahnya.
Namun begitu, Syafrin menyampaikan keadaan cost recovery-nya layanan angkutan umum TJ saat ini, hanya tersisa 14 persen dari total cost yang ada. “Artinya, jika tinggal 14 persen, maka subsidi yang harus disiapkan itu sebesar 86 persen,” katanya.
Persentase yang harus disiapkan melalui APBD DKI itu cukup besar. Belum lagi, tahun depan, dana transfer dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov DKI dipangkas Rp 15 triliun. Besarnya pemotongan itu sangat mempengaruhi kapasitas fiskal Pemprov DKI tahun depan.
“Makanya kami terus melakukan simulasi untuk mendapatkan angka yang ideal, sehingga ini tidak juga memberatkan masyarakat jika memang ditetapkan pak gubernur ada penyesuaian tarif,” jelasnya.
Berdasar data Dishub DKI, nilai keekonomian atau tarif TJ itu sebenarnya Rp 13.200. Lantaran disubsidi Rp 9.700 oleh Pemprov DKI per penumpang, maka tarif yang ditarik dari masyarakat hanya Rp 3.500.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi