JawaPos.com - Sebagai negara demokrasi sekaligus adidaya, situasi di Amerika Serikat (AS) selalu menarik sorotan. Terlebih belakangan publik dihebohkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer AS di bawah perintah Presiden Donald Trump.
Secara khusus kampus Unika Atma Jaya melalui Institute of Public Policy (IPP) menggelar seminar terbuka soal AS. Seminar itu membahas iklim demokrasi di AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Sejumlah pembicara asing dihadirkan dalam seminar tersebut.
Direktur Eksekutif IPP Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata mengatakan, seminar itu mengambil tema American Democracy under Trump, What Indonesia Could Learn?. Dia mengatakan seminar itu menjadi ruang refleksi akademik untuk membaca dinamika demokrasi presidensial AS. Sekaligus menarik pembelajaran yang relevan bagi konteks Indonesia.
Salvatore menyampaikan bahwa kemunduran demokrasi kerap bermula dari melemahnya kepemimpinan politik dan institusi, bukan dari masyarakat. Dia merujuk pandangan ilmuwan politik Larry Butler yang menyebut bahwa erosi demokrasi lebih sering terjadi dari atas. Ketika prosedur dan tata kelola kekuasaan tidak dijaga secara akuntabel.
“Diskusi ini kami selenggarakan sebagai ruang refleksi, bukan untuk meniru dinamika politik di negara lain," kata Salvatore dalam keterangannya (12/1). Lebih dari itu, bertujuan untuk menarik pembelajaran global guna memperkuat fondasi demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab di Indonesia.
Diskusi dalam seminar itu dipandu oleh dosen Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya Andina Dwifatma selaku moderator. Hadir sebagai pembicara utama, Walter F. LaFeber Professor dari Government and Public Policy Cornell University. Kemudian juga mengundang Prof. Thomas Pepinsky.
Thomas menekankan bahwa diskusi ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan apa yang harus dipelajari Indonesia dari AS. Melainkan sebagai ruang refleksi bersama atas dinamika demokrasi presidensial.
Menurutnya, demokrasi merupakan proses yang hidup dan terus diuji oleh waktu. Terutama dalam sistem presidensial yang memberikan kewenangan besar kepada eksekutif. Dia menyoroti bahwa akuntabilitas kekuasaan menjadi tantangan utama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan optimal. “Demokrasi bukan titik akhir, melainkan perjalanan yang menuntut keterlibatan aktif warga dan institusi yang kuat untuk menjaganya,” ungkap Thomas.
Dia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan mekanisme checks and balances sebagai fondasi ketahanan demokrasi. Bagi Indonesia, lanjutnya, pendidikan kebijakan publik punya peran strategis. Khususnya untuk memastikan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan nilai-nilai demokrasi.
Seminar publik itu diakhiri dengan semangat optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar dengan memperkuat kolaborasi antara akademisi, institusi negara, dan masyarakat sipil. Sehingga Indonesia diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya stabil secara politik. Tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi