JawaPos.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Selatan di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke, Minggu (8/2/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan kawasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan berjalan sesuai rencana serta memperhatikan aspek keberlanjutan infrastruktur.
Dalam tinjauannya, Menteri Dody menekankan pentingnya perhatian serius terhadap sistem drainase kota sebagai upaya antisipasi potensi genangan dan banjir. Menurut dia, kesiapan drainase menjadi faktor kunci mengingat karakteristik curah hujan di wilayah Merauke serta dinamika perubahan pola cuaca.
"’Saya titip kepada jajaran Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, drainasenya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ketika hujan turun justru menimbulkan genangan. Walaupun daerah ini dikenal relatif kering, kita tetap harus antisipasi karena pola cuaca sekarang berubah-ubah," kata Menteri Dody.
Dia menambahkan bahwa upaya pemeliharaan dan pengawasan sistem drainase harus menjadi bagian integral dari pembangunan kawasan. Tujuannya agar pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang tanpa terganggu persoalan banjir.
Pembangunan KPP Provinsi Papua Selatan meliputi Kantor Gubernur, Gedung DPRD, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) beserta jaringan perpipaan, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta pekerjaan land development yang mencakup penyiapan lahan, aksesibilitas kawasan, sistem drainase, utilitas dasar, dan penataan lingkungan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dody juga menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan infrastruktur pendukung KPP Provinsi Papua Selatan yang menunjukkan perkembangan signifikan sejak dimulai pada 2024.
’’Tadi saya mendarat masih sore, saya langsung menyempatkan diri melihat ke lokasi. Saya tidak kaget, progresnya sudah bagus,”ujar Menteri Dody.
Menteri Dody memastikan bahwa sejumlah ruas jalan menuju KPP Provinsi Papua Selatan yang belum tertangani akan diselesaikan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2026 guna mendukung konektivitas dan aksesibilitas kawasan. (*/oni)
Editor : Arief Indra Dwisetyadi