JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya mengungkapkan kepastian waktu penerbitan obligasi daerah sebesar Rp 3,5 triliun.
Pramono menyatakan, surat utang daerah itu akan diterbitkan pada Juni 2027 mendatang.
Langkah ini menjadi terobosan baru karena akan menjadi obligasi daerah pertama yang diluncurkan di Indonesia sebagai bagian dari strategi creative financing atau pembiayaan kreatif.
"Pemerintah DKI Jakarta mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan bulan Juni tahun depan kita akan menerbitkan obligasi daerah. Besarnya 3,5 triliun, tenornya 7 tahun," ujar Pramono saat Jakarta Budget Talks di Balai Kota, Rabu (22/7).
Baca Juga: Dugaan Penculikan Jesslyn Wijaya Janggal: Keluarga Tolak Polisi, Saksi Sebut Tak Ada Paksaan
Namun, timbul pertanyaan mendasar di tengah masyarakat. Mengapa Jakarta yang memiliki APBD fantastis mencapai sekitar Rp 81 triliun masih perlu menerbitkan utang obligasi sebesar Rp 3,5 triliun?
Pramono mengibaratkan langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta layaknya tata kelola keuangan profesional.
Menurut dia, besaran obligasi Rp 3,5 triliun sebenarnya tergolong kecil jika dibandingkan dengan kapabilitas APBD Jakarta.
Hal ini serupa dengan orang-orang kaya yang tetap melakukan peminjaman ke bank untuk bisnis mereka.
"Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam tetapi tetap meminjam, itu karena untuk membuat badannya lebih sehat," terang Pramono.
Baca Juga: Atap SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Roboh, Gedung Baru Bakal Dibangun 2027
Ia menambahkan, skema ini diambil sebagai respons atas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.
Dengan menerbitkan obligasi secara terbuka dan transparan, keterbukaan publik terhadap instrumen keuangan Jakarta diharapkan dapat makin meningkat.
"Demikian juga dengan Jakarta. Walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan terbuka," tegasnya.
Diharapkan Jadi Percontohan bagi Daerah Lain
Pramono optimistis bahwa keberhasilan peluncuran obligasi daerah ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi APBD Jakarta, tetapi juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia.
Mengenai detail beban bunga dan teknis pembayaran pokok tahunan yang terserap dari APBD, Politikus PDIP itu memastikan seluruh skema telah dihitung secara matang sesuai dengan batas kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga: Keluar Mall Thamrin City Langsung Dicegat Tiket Parkir Siluman, Modus Pungli Baru di Tanah Abang?
"Intinya Jakarta pasti sanggup dan Jakarta pasti dengan adanya obligasi ini, dengan creative financing ini, APBD-nya akan menjadi lebih berwarna, colorful, lebih sehat, dan mudah-mudahan lebih membawa manfaat bagi masyarakat," imbuh Pramono.
Editor : Bayu Putra