JawaPos.com – DPRD Kota Bandung optimistis perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Bandung menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), akan menjadi titik balik peningkatan kinerja perusahaan sekaligus mendongkrak kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Bandung oleh Panitia Khusus (Pansus) 16 DPRD Kota Bandung.
Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa, menjelaskan, terdapat dua substansi utama dalam raperda tersebut.
Pertama, penyesuaian nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kedua, perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda.
"Secara garis besar ada dua hal utama, yaitu perubahan nomenklatur dan perubahan badan hukum. Perubahan-perubahan lainnya dalam raperda merupakan konsekuensi dari dua perubahan tersebut, termasuk penyesuaian berbagai pasal yang sebelumnya mengatur Perumda menjadi Perseroda," ujar Bagja.
Menurut dia, perubahan badan hukum akan memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi Bank Bandung sehingga peluang pengembangan bisnis semakin terbuka.
Kondisi tersebut diyakini akan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan.
"Harapannya, ketika Bank Bandung berubah menjadi Perseroda, ruang gerak bisnisnya menjadi lebih luas. Jika kegiatan usahanya bertambah, maka peluang memperoleh keuntungan juga semakin besar. Dampaknya tentu akan meningkatkan dividen yang disetorkan kepada pemerintah daerah dan berkontribusi pada PAD Kota Bandung," katanya.
Bagja juga berharap transformasi tersebut mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Bandung.
Ia menilai, Bank Bandung harus kembali menjadi bank kebanggaan warga sekaligus mitra strategis Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.
"Saya berharap Bank Bandung kembali bangkit menjadi bank kesayangan warga Kota Bandung dan menjadi bank yang dipercaya masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga perlu memberikan kepercayaan kepada Bank Bandung sebagai mitra keuangan daerah yang sinergis dalam berbagai program pembangunan," ujarnya.
Namun demikian, Bagja mengingatkan bahwa perubahan status badan hukum tidak akan berdampak signifikan tanpa diikuti pembenahan internal. Karena itu, ia mendorong manajemen menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten.
"Profesionalisme manajemen harus ditingkatkan. Prinsip-prinsip GCG harus dijalankan secara konsisten, mulai dari akuntabilitas, transparansi hingga tata kelola yang sehat. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap Bank Bandung akan semakin kuat," tuturnya.
Mengenai belum optimalnya kontribusi Bank Bandung terhadap PAD, Bagja menilai ada sejumlah faktor yang memengaruhi.
Mulai dari keterbatasan ruang usaha akibat status badan hukum sebelumnya, tantangan penyaluran kredit, kondisi ekonomi, hingga tingginya biaya operasional.
"Kalau penyebab pastinya tentu pihak Bank Bandung yang lebih mengetahui. Namun dari yang kami lihat, ada beberapa faktor seperti keterbatasan ruang usaha, kondisi ekonomi, penyaluran kredit, dan biaya operasional yang cukup tinggi sehingga kinerja perusahaan belum maksimal," katanya.
Meski begitu, DPRD tetap optimistis perubahan status menjadi Perseroda akan menjadi langkah awal pembenahan secara menyeluruh.
Pansus berharap penguatan tata kelola dan profesionalisme manajemen mampu membawa Bank Bandung menjadi lembaga keuangan daerah yang lebih sehat, kompetitif, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Kota Bandung.
"Kami optimistis dengan perubahan badan hukum, penguatan tata kelola, dan peningkatan profesionalisme, Bank Bandung akan menjadi lembaga yang lebih sehat, lebih kompetitif, dipercaya masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Kota Bandung," pungkasnya.