JawaPos.com - Kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO) memprihatinkan. Alasannya, banyak JPO yang tidak memudahkan orang menyeberang, karena tidak ada jalur landai. Fakta itu membuat para pejalan kaki memilih menyeberang di badan jalan.
Keluhan itu disampaikan oleh Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus. Menurut dia, sebagian warga memilih menyeberang langsung di badan jalan karena JPO dinilai tidak mudah diakses, terutama bagi kelompok rentan.
"Contohnya JPO di kawasan Cakung. Di sana menyulitkan masyarakat karena tidak diimbangi fasilitas penyeberangan di permukaan jalan," kata Alfred Sitorus sebagaimana dilansir Antara, Kamis (6/8).
Atas nama Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus meminta Pemerintah DKI Jakarta agar merenovasi JPO. Mulai dari kawasan Stasiun Universitas Indonesia (UI) hingga Pasar Minggu.
"JPO kawasan Mampang, Rasuna Said sampai ke Tebet, ya. Tebet, Pancoran, itu sampai Pasar Minggu sampai JPO yang ada di UI," kata Alfred Sitorus.
Alfred menegaskan, penyediaan fasilitas penyeberangan yang aman, inklusif, dan mudah diakses merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan visi misi Jakarta sebagai kota global.
Pembangunan kota tidak hanya diukur dari infrastruktur yang megah, tetapi juga dari kemudahan masyarakat berjalan kaki.
"DKI Jakarta cukup kencang bicara kota global. Jadi, yang kita lihat itu, kota-kota global itu, tuh, sudah mulai bicara bagaimana inklusivitas dan juga walkable city-nya," ujar Alfred.
Baca Juga: Dishub DKI Bakal Pasang Rambu Batas Ketinggian di JPO dan Flyover Usai Insiden Tendean
Maka dari itu, Pemprov DKI disarankan agar tidak hanya berfokus membangun infrastruktur baru. Lebih dari itu, mengevaluasi fasilitas yang sudah tersedia. Apakah benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki.
Dia menuturkan pembangunan JPO seharusnya dilakukan berdasarkan kajian kebutuhan, seperti volume lalu lintas dan lebar jalan, bukan menjadi solusi utama di seluruh ruas jalan.
Apabila JPO tetap dibangun, maka fasilitas tersebut harus memenuhi aspek aksesibilitas, baik melalui lift yang beroperasi penuh maupun jalur landai (ramp), sehingga dapat digunakan seluruh kelompok masyarakat.
Saat ini, terdapat sebanyak 230 unit JPO yang berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
Editor : Ilham Safutra