JawaPos.com - Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menyebut keberadaan parkir liar di badan jalan menyebabkan Pemprov DKI Jakarta kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 5,4 miliar dalam beberapa tahun.
"Jika parkir liar itu diatur dan diawasi pengelolaannya maka menjadi parkir resmi dan menghasilkan retribusi sebagai potensi pendapatan bagi APBD Jakarta," kata Azas dilansir dari Antara, Minggu (16/8).
Azas menyoroti keberadaan parkir sepeda motor di Jalan Masjid Hidayatullah yang berada di belakang Gedung Sampoerna, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Jumat Pagi, Kualitas Udara Jakarta Masuk Lima Besar Terburuk di Dunia
Menurut dia, sebagian ruas jalan di lokasi tersebut ditutup menggunakan portal dan dimanfaatkan sebagai area parkir hingga memuat sekitar 150 motor.
Dia memperkirakan jika 150 satuan ruang parkir (SRP) tersebut dikelola secara resmi dengan tarif Rp 2.000 per jam dan waktu aktif 10 jam sehari, potensi penerimaan mencapai Rp 3 juta per hari.
Dengan asumsi 25 hari operasional per bulan, potensi penerimaan mencapai Rp 75 juta per bulan atau Rp 900 juta per tahun. Dalam enam tahun, nilainya diperkirakan mencapai Rp 5,4 miliar.
Baca Juga: Bamus Betawi Minta Penista Agama di Festival Musik Ditindak Tegas
"Potensi penerimaan tersebut semestinya dapat masuk ke kas daerah melalui pengelolaan parkir resmi di badan jalan," terang Azas Tigor Nainggolan.
Dia meminta Pemprov DKI Jakarta menertibkan sekaligus mengawasi lokasi parkir liar dan mengubahnya menjadi parkir resmi yang dikelola sesuai ketentuan.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan PAD, tetapi juga membuat pengelolaan parkir lebih tertib serta mencegah badan jalan digunakan tidak semestinya.
Adapun parkir liar di badan jalan juga masih ditemukan di sejumlah kawasan Jakarta, termasuk sekitar jalur bawah atau underpass kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.
Dengan demikian, dia mendorong Pemprov Jakarta memperkuat pengawasan dan penataan parkir agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan sekaligus mendukung tata kelola transportasi perkotaan.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah