
JawaPos.com – Jumlah penerima bantuan sosial KJP Plus Pemprov DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Tahun 2024, penerimanya menurun menjadi 533.649 peserta didik. Penurunan tersebut menimbulkan polemik. Banyak peserta didik yang protes karena KJP-nya dibatalkan. Tidak sedikit dari mereka yang melapor kepada DPRD DKI.
”Sedikitnya, ada sekitar 200 laporan masuk ke nomor ponsel pribadi saya soal KJP dan KJMU yang dibatalkan,” kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana saat rapat evaluasi Program KJP dan KJMU di Ruang Rapat Komisi E, DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin (13/12/2024).
Yudha menjelaskan, kasus salah satu peserta didik yang dibatalkan KJP Plus-nya. Yakni, siswa bernama Azka Zafran, KJP-nya dibatalkan karena dianggap memiliki aset tanah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar lebih. ”Ini anak yatim piatu pak. Dia hidup numpang dengan keluarganya. Kenapa nggak bisa dicek sih? Ini langsung dicoret tanpa ditanya terlebih dahulu,” ujarnya. Dia pun lantas mempertanyakan hasil verifikasi dari petugas pendamping sosial (Pendamsos) di tingkat kelurahan dan kecamatan. Seharusnya, lanjutnya, Pendamsos bisa lebih peka terhadap latar belakang warga Jakarta.
Di lokasi yang sama, Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Elvarinsa menjelaskan terkait adanya temuan peserta didik yang memiliki aset lebih dari Rp 1 miliar. Dari hasil temuan, dia menyebutkan hal itu terjadi karena masih ada warga yang rela mendapatkan duit secara instan dengan menjual namanya untuk menjadi pemilik aset. Hal itu terungkap saat Bapenda menagih pajak mobil mewah ke rumah wajib pajak (WP) secara langsung beberapa waktu lalu.
”Jadi, itu kenapa dia (peserta didik atau keluarganya) nggak punya motor, nggak punya mobil tapi nggak bisa dapat KJP. Beberapa tahun lalu kami pernah melakukan penagihan door to door terhadap mobil mewah jenis sport, kami jumpai bahwa banyak yang punya mobil mewah itu (alamat) KTP nya di gang sempit, motor aja nggak masuk. Ternyata mereka pakai KTP orang lain. Setelah kami tanya kepada orang yang memberi KTP, kenapa bapak memberikan KTP-nya? lalu dijawab karena dikasih duit Rp 2 juta, ada yang Rp 2,5 juta. Nah itu kita melihatnya agak miris dari fenomena yang ada,” katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!




