Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Revisi Perda Sekolah Swasta Gratis Macet, DPRD DKI: Tunggu Mas Pram

M
Penulis: Masria Pane❯
Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) menggunakan MRT ke sekolah.Sekolah Swasta Gratis ditargetkan mulai diterapkan tahun ajaran baru pada Juli tahun ini.
Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) menggunakan MRT ke sekolah.Sekolah Swasta Gratis ditargetkan mulai diterapkan tahun ajaran baru pada Juli tahun ini.

JawaPos.com – Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan belum juga terwujud hingga saat ini. Padahal, Program Sekolah Swasta Gratis ditargetkan mulai diterapkan tahun ajaran baru pada Juli tahun ini. Tanpa revisi tersebut, program tersebut tidak bisa berjalan.


Advertisement

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, sampai saat ini Pemprov DKI belum menyerahkan naskah akademiknya. ” Realisasi ini sudah menjadi janji kami. Lalu, Mas Pram (Gubernur DKI Terpilih Pramono Anung) juga ingin sekolah swasta gratis ini dilaksanakan. Makanya, kami mempercepatnya (untuk bisa realisasi tahun ajaran baru). Hal itu karena faktanya di Jakarta perbedaan orang kaya dan miskin itu sangat terlihat jelas,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Jhonny, sebagai langkah percepatan, mereka juga akan bersinergi dengan Pramono setelah dilantik pada Februari mendatang. ”Masyarakat Jakarta jangan khawatir. Revisi ini juga sudah masuk dalam daftar yang akan kami bahas perdanya. Jadi jangan khawatir soal itu, karena gubernur (terpilih, red) juga mendukung itu,'' imbuhnya.

Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu juga menyebutkan, untuk percepatan penyusunan perda, mereka sudah belajar dengan Jawa Tengah. Jadi, dalam satu termin bisa membahas lima perda sekaligus. Adapun caranya, disebutkannya dengan membentuk panitia khusus (pansus). ”Karena fungsi legislasi itu sebenarnya bukan hanya Bapemperda. Kami itu hanya motor untuk menggerakkan. Jadi, misalnya, perda pendidikan, kami bentuk pansusnya, maka Komisi E termasuk saya juga akan ikut bahas. Oleh karena itu, bisa langsung lima perda kami ciptakan,'' terangnya.

Advertisement

Menurutnya, masyarakat hanya mengetahui sejauh mana produktivitas Bapemperda dalam membentuk perda. Makanya, selain pansus, untuk percepatan penyusunan atau revisi perda, mereka juga akan mengundang para ahli. ”Itu supaya hasilnya lebih baik,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Sarjoko mengakui, naskah akademik revisi perda pendidikan tersebut belum diserahkan kepada DPRD DKI. ”Kami baru tahap persiapan konsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri. Prinsipnya, target kami secepatnya,” katanya. (rya/ilo)

Advertisement
Editor : Arief Indra Dwisetyadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp dan podcast kami?
WhatsApp
Jawa Pos MetropolitanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Spotify
Kami Haus GOL KamuBuka Spotify

Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!


Artikel Terkait

Dinkes DKI Tegaskan Tak Ada Nakes di Jakarta yang Mencibir Pasien BPJS

Dinkes DKI Tegaskan Tak Ada Nakes di Jakarta yang Mencibir Pasien BPJS

Dinkes DKI Jakarta menegaskan, tidak ada tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta yang mencibir keluhan pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial

Cegah Stunting, Pemprov DKI Sasar Remaja Putri Lewat Edukasi Pola Makan B2SA

Cegah Stunting, Pemprov DKI Sasar Remaja Putri Lewat Edukasi Pola Makan B2SA

Dinas KPKP DKI Jakarta menyasar remaja putri dalam sosialisasi B2SA guna meningkatkan pemahaman gizi sejak dini dan mencegah stunting.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer