Dukung Pendataan Desa Berbasis Teknologi Upaya Percepat Pengentasan Kemiskinan, Ini yang Dikatakan Wamenkop!

Wamenkop Ferry Juliantono menyatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu permasalahan nasional yang kini menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk dituntaskan. Sehingga berbagai program strategis telah dirumuskan mulai dari Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan hingga penciptaan lapangan kerja.

Penggunaan basis data yang akurat menjadi modal utama untuk memastikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran terutama di desa. "Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan dalam mengambil keputusan," kata Wamenkop Ferry Juliantono saat menghadiri pemaparan Data Desa Presisi (DDP) oleh Guru Besar Bidang Sosiologi Pembangunan Dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Sofyan Sjah yang menjadi penggagas DPP di Jakarta, Selasa (5/8).

Menurut Wamenkop, saat ini terdapat salah satu aplikasi yang memungkinkan untuk memotret kondisi desa secara utuh mulai dari sisi potensi desa, demografi desa hingga profil masyarakat desa secara akurat. Aplikasi tersebut berupa Data Desa Presisi (DPP) yang dikembangkan dengan sistem teknologi terintegrasi dengan Artificial Intellegence (AI).

Aplikasi ini telah dilakukan ujicoba di berbagai desa di Indonesia salah satunya di DIY. Data yang dihasilkan dari aplikasi ini dinilai layak untuk dijadikan pertimbangan pemerintah khususnya BP Taskin dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Wamenkop Ferry menambahkan bahwa pertemuan kali ini menjadi kelanjutan dari diskusi sebelumnya antara Kemenkop dan BP Taskin yang membahas pentingnya pembaruan metode pendataan desa. Ke depan Kemenkop siap memperkuat kerja sama dengan BP Taskin untuk meningkatkan akurasi pendataan dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kita ingin punya semangat yang sama untuk membangun data yang presisi karena kita sama-sama ingin mengurangi kemiskinan bahkan bisa menghilangkan," kata Wamenkop.

Sementara itu Wakil Kepala I BP Taskin, Nanik S. Deyang, menyambut baik upaya rencana kerja sama ini. Oleh sebab itu, BP Taskin berharap semangat kolaborasi untuk memvalidasi data terutama data penduduk miskin di Indonesia dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terutama dari kalangan akademisi.

Guru Besar Sosiologi Pembangunan IPB sekaligus penggagas DDP, Prof. Sofyan Sjaf, menjelaskan bahwa DDP hadir untuk membangun basis data yang akurat dan partisipatif dari bawah (bottom-up). Dengan pendekatan partisipatif warga masyarakat desa setempat, data yang dibangun dalam aplikasi ini dapat menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan di desa. “Kita perlu merekognisi data yang dibangun dari bawah, oleh masyarakat sendiri,” jelas Sofyan.

DDP menggabungkan pendekatan mikro spasial dengan dukungan teknologi drone, kecerdasan buatan (AI), dan enumerator dari kalangan pemuda desa. Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup objek fisik seperti bangunan, tetapi juga subjek sosial seperti dinamika penduduk desa.

“Kami kembangkan sistem pendataan berbasis aplikasi yang hanya bisa diisi oleh enumerator saat benar-benar berada di lokasi. Semua data dikontrol dan diawasi, dikombinasikan dalam satu server yang memuat data spasial dan numerik,” terang Sofyan.

Hingga saat ini, DDP telah diterapkan di 16 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan mencakup 1.239 desa. Semua proses dilakukan secara ilmiah, partisipatif, dan dikawal oleh akademisi untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan data.