Stok Beras Aman Pasca Kasus Oplosan, Gubernur Pramono Sebut Food Station Akan Dikelola Profesional
JawaPos.com - Pasca kasus oplosan diungkapkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya sempat tidak ditemukan di supermarket Jakarta. Hal itu karena beras premium itu ditarik dari peredaran. Namun, kini beberapa supermarket sudah mulai mengisi stok beras premium, meski merk lain.
Atas kondisi itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, Pemprov DKI memastikan stok beras di Jakarta tetap aman meskipun PT Food Station Tjipinang Jaya tengah menjadi sorotan akibat kasus dugaan beras oplosan. Dia juga menegaskan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan agar tidak mengganggu pasokan beras untuk warga Jakarta.
''Saya bersyukur, bagaimanapun Food Station ini penyedia beras untuk Jakarta. Kemarin, kami meminta untuk alatnya itu tidak jadi barang bukti,'' terangnya. Jika dijadikan barang bukti, maka alat itu tidak bisa dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta.
Pramono juga menyebutkan, warga Jakarta tidak perlu khawatir dengan produksi Food Station yang beredar saat ini. Sebab, produk beras yang sebelumnya bermasalah telah ditarik dari peredaran.
Dengan polemik itu, Pram juga menyampaikan komitmennya untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi PT Food Station dan membuka peluang masuknya direksi baru demi mendorong profesionalisme di tubuh perusahaan daerah tersebut.
''Kami akan tetap meminta kepada direksi yang ada untuk profesional membuka. Direksi yang baru juga, kan sudah kami buka (pendaftaran, Red) untuk direksi yang baru,'' jelasnya. Dengan begitu, lanjutnya, direksi Food Station yang bertugas, semuanya profesional.
Saat ditanyakan stok beras Jakarta saat ini, Pramono menanggapi bahwa tidak ada gangguan pada distribusi dampak kasus itu. ''Stok beras aman. Enggak, stoknya aman,” ujarnya singkat.
Sebagai informasi, PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi perhatian publik usai Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan, pada 1 Agustus 2025. Ketiga tersangka tersebut adalah Direktur Utama FS, Gunarso; Direktur Operasional, Ronny Lisapaldy; serta Kepala Seksi Quality Control berinisial RP.
Ketiganya diduga memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 dan melanggar sejumlah ketentuan terkait mutu pangan.
