Antisipasi Penimbunan Beras, Satgas Pangan Polda Metro Jaya Lakukan Sidak
JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan melalui Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu gudang beras di kawasan Cakung, Jakarta Timur.
''Hari ini inspeksi sebetulnya kita dari Satgas Pangan DKI Jakarta bersama-sama ada dari Polda Metro Jaya lalu dari Dinas Perindustrian melakukan pengecekan stok beras di gudang,'' kata Kasubdit Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry, Kamis (14/8).
Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kualitas beras di pasaran sekaligus menjelang momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, sidak juga dilakukan sebagai upaya mengantisipasi praktik penimbunan beras usai ramai kasus beras oplosan.
Petugas mengecek setiap beras premium yang telah dikemas, memastikan takaran beras yang sesuai dengan label kemasan, mengecek tanggal produksi hingga melakukan uji kualitas beras secara berkala. "Kita juga memantau dan mengecek juga sampai mendistribusikan," ujar Ardila.
Baca Juga: Stok Beras Aman Pasca Kasus Oplosan, Gubernur Pramono Sebut Food Station Akan Dikelola Profesional
Menurut Ardila, pihaknya akan terus melakukan uji sampel secara berkala untuk memastikan mutu beras yang beredar di pasaran sesuai dengan ketentuan. "Kami menjamin konsumen mendapatkan beras sesuai mutu dan kualitas,” katanya.
Ardila mengatakan, Satgas Pangan Polda Metro Jaya juga menurunkan tim untuk melakukan pengecekan di sejumlah lokasi lain, termasuk Cipinang. "Fokus sidak kali ini adalah memastikan ketersediaan beras agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran," tegas Ardila.
Ardila menegaskan, pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan indikasi penimbunan beras oleh pelaku usaha. "Kalau ada indikasi penahanan stok atau penimbunan, akan dilakukan penegakan hukum. Kami bersama dinas terkait akan memastikan tidak ada praktik yang merugikan konsumen," kata Ardila.
