DPRD DKI Desak Pemprov DKI Optimalkan Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan

Meskipun proses pembahasan telah berlangsung, dari hasil diskusi tersebut masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Khoirudin menyatakan bahwa evaluasi Kemendagri yang dibahas di Rapimgab menyisakan beberapa catatan. Salah satu catatan utama yang menjadi fokus adalah perlunya keterlibatan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi dalam proses pendampingan pembahasan di Kemendagri.

"Yang pertama memang selayaknya pimpinan Banggar atau pimpinan Rapimgab atau anggota Banggar diikutsertakan dalam pendampingan di Kemendagri," kata Khoirudin, Selasa (16/12).

Meskipun terdapat catatan tersebut, Khoirudin memastikan bahwa dari sisi penganggaran tidak terdapat persoalan berarti. Seluruh ketentuan belanja wajib (mandatory spending) telah terpenuhi dan total anggaran tetap sesuai dengan yang direncanakan, yaitu sebesar Rp81,3 triliun.

"Kalau dari sisi anggaran semuanya sudah aman, mandatory spending juga sudah aman, semua sudah aman. Ya, dan anggaran kita tidak berubah, tetap Rp81,3 triliun," katanya.

Meski demikian, Khoirudin menekankan pentingnya optimalisasi fasilitas shifting anggaran bersama pemerintah pusat sebagai salah satu strategi untuk menutup kekurangan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). "Salah satu strategi kita untuk menambal kekurangan akibat pemotongan DBH adalah shifting anggaran. Anggaran yang kita potong bisa digunakan untuk membangun Jakarta," jelasnya.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan jajaran eksekutif agar memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal, khususnya untuk menjaga kualitas layanan dasar kepada masyarakat.

"Kami meminta semua tadi agar Pemda, eksekutif, menggunakan kesempatan ini agar utamanya di layanan pendidikan dan kesehatan bisa menggunakan dana shifting tadi, sehingga layanan ke masyarakat tidak terganggu," tandasnya.