Pemprov DKI Targetkan Penurunan Kemiskinan, Rano Karno Soroti Ketimpangan Ekonomi di Jakarta
JawaPos.com – Pemprov DKI terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan di Jakarta. Dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, penurunannya ditargetkan di bawah 3 persen. Yakni, kisaran 1,82-2,91 persen. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan juga sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur DKI Rano Karno menuturkan, tercapainya pembangunan yang inklusif dan penghidupan yang layak bisa diukur melalui target penurunan tingkat kemiskinan.
''Hingga Maret 2025, tingkat kemiskinan Jakarta masih pada angka 4,28 persen, sedikit meningkat dibandingkan September 2024 yang tercatat sebesar 4,14 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih terarah dan konsisten,'' terang Rano.
Dalam lima tahun ke depan, Jakarta ditargetkan mampu membawa sekitar 69,51 ribu hingga 167,27 ribu jiwa keluar dari garis kemiskinan. Menurut Rano, kapasitas fiskal daerah dan alokasi APBD dinilai memadai untuk mendukung target tersebut.
Namun, dia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa dipandang semata sebagai proyek pembangunan fisik. ''Saya sering mengulang hal ini karena penanggulangan kemiskinan bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut manusia. Tidak ada artinya kita membangun infrastruktur jika manusianya tidak kita berdayakan,'' imbuhnya.
Rano juga menyoroti persoalan ketimpangan. Data BPS mencatat rasio gini Jakarta per Maret 2025 meningkat menjadi 0,441. Sebanyak 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya menikmati sekitar 16,12 persen dari total perekonomian Jakarta.
''Ketimpangan ini diperberat oleh inflasi kebutuhan dasar yang secara bulanan mencapai 8,27 persen,'' jelasnya.
Di sektor ketenagakerjaan, meski tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perbaikan, proporsi pekerja informal justru meningkat. Padahal, sektor-sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar masih memiliki produktivitas yang relatif rendah.
“Karena itu, kemiskinan harus dipahami secara multidimensi. Bukan hanya fiskal atau moneter, tetapi juga akses layanan dasar, kesehatan, dan perumahan layak,'' kata Rano.
Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, Pemprov DKI menekankan tiga prinsip utama, yakni akurasi data, ketepatan intervensi, dan ketepatan waktu penyaluran manfaat. Oleh karena itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jakarta akan optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya untuk desil 1–5. Kedua, penguatan konvergensi dan harmonisasi program lintas sektor. Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan platform digital berbasis DTSEN yang ditargetkan siap digunakan pada Januari 2026.
''Penerapan platform digital berbasis DTSEN ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial serta memperkuat upaya penurunan kemiskinan secara berkelanjutan menuju target 2030,'' imbuhnya.
