Warga Lenteng Agung Resah, DPRD DKI Minta Pemprov Kroscek Tempat Hiburan Malam
JawaPos.com – Warga kawasan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, menunjukkan rasa kekhawatiran yang mendalam terkait keberadaan tempat hiburan malam yang diduga berpotensi menjadi ajang prostitusi dan peredaran minuman keras (miras). Keresahan tersebut muncul setelah warga mengetahui adanya aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan mengganggu ketenteraman lingkungan tempat tinggal.
Sebelumnya, pada Jumat (30/1), sejumlah warga menggelar aksi penolakan yang dilakukan di depan hotel tempat hiburan malam tersebut berlokasi. Dalam aksi tersebut, warga turun ke jalan untuk menyampaikan kekesalan mereka, mengungkapkan kekhawatiran akan praktik maksiat yang diduga terjadi di tempat tersebut. Aparat kepolisian yang hadir pada saat itu mengarahkan agar pihak manajemen tempat hiburan dan warga mencari jalan keluar melalui proses mediasi.
Wakil Ketua RW 02 Kampung Sawah Achmad Fauzi, menyampaikan bahwa warga secara tegas menolak keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Bahkan, warga mengancam akan melaksanakan aksi penolakan kembali jika tempat hiburan tersebut tidak segera ditutup.
Baca Juga: Menuju Kota Sinema Dunia, Jakarta Gandeng Pelajar Dan Mahasiswa Melalui JYFF 2026
Menanggapi keresahan warga, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengar dan memahami aspirasi masyarakat. Khoirudin menyatakan bahwa pihaknya menghormati kekhawatiran yang disampaikan warga Lenteng Agung. Menurut dia, aspirasi masyarakat yang menyangkut ketenteraman lingkungan dan nilai-nilai moral wajib menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi.
"Jika terdapat pelanggaran izin, harus ada tindak tegas. Terlebih lagi, dalam waktu dekat memasuki bulan Ramadan," jelas Khoirudin.
Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI perlu memastikan suasana Jakarta tetap kondusif, menghormati nilai-nilai keagamaan, serta menjaga ketenangan masyarakat luas. Prinsip dasar yang harus dipegang teguh, lanjut Khoirudin, adalah bahwa setiap kegiatan usaha harus sejalan dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh menyebabkan keresahan bagi warga sekitar. DPRD DKI Jakarta juga siap untuk melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI terkait persoalan yang terjadi di Lenteng Agung ini.
"Setiap langkah yang diambil tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, ketertiban umum, dan rasa keadilan," tegas Khoirudin.
