Pramono Akan Tertibkan Lokasi dan Jam Operasional Lapangan Padel
JAKARTA - Lapangan padel menjamur di sejumlah kawasan pemukiman padat penduduk di Jakarta. Hal itu menuai keluhan hingga kritikan dari masyarakat, terkait perizinan dan waktu operasional yang dinilai cukup mengganggu. Sebab, aktivitas olahraga yang tengah naik daun itu kerap berlangsung hingga malam hari dan menimbulkan kebisingan.
Atas hal itu, Gubernur DKI Pramono Anung tidak menampik adanya keluhan tersebut. Oleh karena itu, Pramono akan melaksanakan rapat khusus bersama jajarannya terkait Lapangan Padel tersebut.
''Besok (Hari ini, Red), secara khusus Balai Kota akan mengadakan rapat tentang Padel. Saya sudah meminta untuk yang memberikan perizinan dan juga yang mengoordinasikan untuk Padel itu mempersiapkan. Karena saya juga mendapatkan laporan berbagai tempat, misalnya di Haji Nawi, di Cilandak, kemudian di Rawamangun dan sebagainya tentang Padel ini yang mendapatkan keberatan dari masyarakat,’’ terang Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (23/2).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, hal wajar ketika masyarakat keberatan dengan keberadaan Lapangan Padel di lokasi padat penduduk. Dia mencontohkan warga yang memiliki bayi usia satu setengah tahun kesulitan tidur akibat aktivitas padel yang berlangsung hingga malam hari.
"Bayinya gak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel. Menurut saya, nggak fair,’’ jelasnya. Oleh karena itu, Pram menyebutkan, Pemprov DKI akan menertibkan jam operasional padel tersebut.
Pramono menegaskan, pada prinsipnya pemerintah mendukung aktivitas olahraga yang kini digemari banyak warga Jakarta tersebut. Namun, pengelola diminta tetap memperhatikan aspek toleransi terhadap lingkungan sekitar.
“Kalau padel yang misalnya fasilitasnya atau lokasinya di tempat komersial, menurut saya main sampai jam berapa pun enggak masalah. Tetapi kalau di tempat padat penduduk dan mengganggu penduduk, pasti mereka mainnya juga enggak nyaman,” ujarnya. Dan untuk itu, lanjutnya, menjadi kewajiban Pemprov DKI untuk menata dan menertibkannya agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berkelanjutan di masyarakat.
