GAMBIR – Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan cakupan layanan perpipaan di Jakarta mencapai 100 persen pada 2029. Untuk mewujudkannya, dia menantang PAM Jaya untuk terus menambah sambungan rumah (SR) baru. Sejak Januari 2025, sudah lebih dari 50 ribu sambungan baru terpasang.
''Dari laporan PAM Jaya, dengan pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan baru, cakupan layanan perpipaan di Jakarta sudah mencapai 74,24 persen,'' terang Pramono.
Bahkan, untuk meningkatkan pelayanan di Jakarta, Pramono juga mendukung perubahan PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda. Selanjutnya, PAM Jaya diharapkannya bisa segera go public dalam bursa saham melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).
''Perseroda itu untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasi lebih baik,'' ujar Pramono.
Perubahan status tersebut juga didukung oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. Sebab, dengan perubahan itu, PAM Jaya sebagai perseroda dapat memperkuat investasi, memperbaiki tata kelola, serta membuka peluang bagi PAM Jaya untuk berkembang lebih besar.
"Kami memahami tujuan baik gubernur, tetapi jangan sampai pelayanan air bersih justru seolah terlihat menjadi barang dagangan," ujar Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Husny Mubarok Amir.
Dia juga mengingatkan agar perubahan itu tidak menggeser pelayanan air bersih menjadi orientasi bisnis semata. Dia juga menyampaikan bahwa dukungan masyarakat terhadap rencana tersebut hanya akan kuat apabila pemerintah menjamin tarif tetap terjangkau dan kualitas layanan meningkat.
"Kalau investasi masuk tapi tarif naik, ini jelas akan menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi perlu mekanisme kontrol yang ketat,'' tambahnya.
Husny juga menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta agar membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sebelum memutuskan kebijakan strategis seperti IPO PAM Jaya.
"Transparansi adalah kunci utama, kami mendukung arah perbaikan tetapi jangan lupa melibatkan publik," tutup Husny.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi