JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10). Keduanya bertemu secara tertutup hampir satu jam dan keluar bersamaan untuk menyambangi media yang menunggu di Pendopo, Balai Kota, Jakarta Pusat.
Keduanya menyampaikan ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Mulai dari pemotongan dana transfer tahun 2026, rencana menjalankan Jakarta Collaboration Fund, hingga rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di lahan Kementerian Keuangan.
''Yang pertama, Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Terutama untuk pengaturan DBH (dana bagi hasil, bagian dana transfer, Red),'' terang Gubernur DKI Pramono Anung. Jakarta, lanjutnya, akan mengikuti sepenuhnya pemotongan dana transfer itu.
Pramono menyebutkan, dampak penurunan itu, Jakarta akan melakukan creative financing sebagai solusi. Yakni, Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah yang membutuhkan persetujuan pemerintah pusat.
''Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah yang memang belum ada,'' jelas Pramono.
Selain itu, dalam pertemuan itu, Pramono juga meminta kepada Purbaya untuk mengizinkan dana Rp 200 triliun yang disalurkan ke Bank Himbara bisa dimanfaatkan BUMD di Jakarta. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga mengajukan rencana pembangunan gedung baru Bank Jakarta di kawasan SCBD.
Sebelum menanggapi beberapa permintaan Pemprov DKI itu, Menkeu Purbaya mengakui, Pramono tidak banyak protes terhadap kebijakan pemotongan dana transfer tersebut. ''Kayaknya sih masih bisa dipotong lagi,'' kelakar Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan, pemotongan dana itu karena keterbatasan pemerintah pusat dari sisi fiskal. Namun, ada kemungkinan dana itu akan dikembalikan, bila pendapatan negara tahun depan meningkat.
''Menjelang akhir triwulan pertama tahun depan atau pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraan lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,'' katanya.
Lalu, untuk beberapa permintaan Pemprov DKI itu, Purbaya menyambut baik. Baik itu rencana Jakarta Collaboration Fund maupun pembangunan Bank Jakarta di Lot 1 SCBD milik Kementerian Keuangan. Menurutnya, itu juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta maupun nasional. Sebab, lama pembangunannya direncanakan selama 15 bulan.
''Yang paling penting, saya nggak keluar uang. Uangnya dari Bank Jakarta. Dan saya minta kepada pak gubernur, kalau bisa dimulai tahun ini juga,'' imbuhnya.
Namun, dia berpesan agar gedung yang dibangun itu memiliki kualitas yang baik. ''Gedungnya yang bagus, jangan malu-maluin. Biar saya masuk sana juga tenang,'' katanya. Hal itu langsung dijawab Pramono. ''Saya punya selera yang lebih bagus dari Pak Menkeu. Jadi, pasti lebih bagus,'' jawab Pramono.
Selanjutnya, untuk permintaan dana Rp 200 triliun di Bank Himbara, Purbaya juga tidak mempermasalahkannya karena itu bisa B2B (business to business). Namun, dia memiliki ide lainnya, yakni menyalurkan dana kepada Bank Jakarta, seperti yang sebelumnya dilakukan kepada Bank Himbara.
''Saya tadi tanya pak gubernur bisa nyerap? Jangan sampai saya ngasih duit, panik, nggak bisa menyalurkan,'' terang Purbaya. Pramono dalam kesempatan itu langsung menjawab bisa. Meski harus menghitung terlebih dahulu, Purbaya menyampaikan angka Rp 10–20 triliun bukan hal yang sulit disalurkan ke Bank Jakarta.
''Jadi, itu bisa nyebar ke UMKM atau industri lain di Jakarta maupun tempat lain,'' katanya. (rya/ind)
Editor : Arief Indra Dwisetyadi