JawaPos.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah menggelar rapat internal untuk menyamakan persepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Banggar, Lantai III Gedung Baru DPRD DKI itu membahas perubahan komposisi anggaran dampak penurunan dana transfer dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov DKI.
Ketua Banggar DPRD DKI Khoirudin menuturkan, rapat itu membahas pergerakan angka anggaran DKI 2026 yang sebelumnya dibahas masing-masing komisi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.
“Kan awalnya, anggaran kita Rp 95,3 triliun, karena ada pengurangan, (dana transfer, Red) menjadi Rp 81,29 triliun. Ini akan ada perubahan-perubahan. Makanya, kami pastikan bahwa perubahannya tidak mengganggu layanan masyarakat,” ujar Khoirudin setelah selesai memimpin rapat tersebut.
Beberapa layanan masyarakat yang harus aman itu, antara lain, KJP Plus, KJMU, transportasi, hingga layanan lingkungan. “Itu jangan berubah, dan alhamdulillah tidak berubah,” tegasnya.
Meski begitu, politijus PKS itu mengakui, dalam rapat itu ada perubahan anggaran di dua komisi. Yakni, Komisi A dan D DPRD DKI yang sebelumnya beberapa pos anggarannya mengalami efisiensi. Setelah pembahasan dengan SKPD Pemprov DKI, ternyata kebutuhan anggarannya mendesak.
“Ternyata ada anggaran yang sangat mendesak, yang perlu dilakukan, jadi hari ini ada kenaikan anggaran sekitar Rp 550 miliar,” jelasnya. Kebutuhan anggaran itu di antaranya untuk perbaikan jalan lingkungan, saluran air, lampu jalan, dan pemakaman. '
Dia menerangkan, kondisi saat ini, taman pemakaman umum (TPU) di Jakarta sudah banyak yang penuh. “Ini kan masyarakat kalau butuh pemakaman harus kita carikan solusinya. Karena kita yang punya kebijakan, kita yang punya anggaran. Jadi Insya Allah, semua muaranya dalam rangka pelayanan masyarakat yang maksimal,” terangnya.
Untuk kenaikan itu, Khoirudin menyebutkan, DPRD DKI akan membahas dengan Pemprov DKI. Tujuannya untuk mencari sumber pendapatan lainnya. Dia menegaskan, kenaikan itu tidak dengan menaikkan pajak, namun mengoptimalkan pendapatan lainnya.
“Kami maksimalkan potensi pendapatan yang masih bisa dinaikkan. Misalnya, pemanfaatan aset yang selama ini belum dimanfaatkan agar segera dikerjasamakan. Besok di rapat banggar dengan Pemprov DKI, kami akan carikan solusi bersama-sama,” tambahnya. Itu, lanjutnya, untuk bisa merealisasikan hasil reses semua anggota dewan, yang menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta.
Setelah rapat pembahasan banggar rampung, mereka akan melanjutkan tahapan berikutnya. Mulai dari pengkodean rekening, paripurna, lalu diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Targetnya, seluruh proses harus selesai sebelum 30 November mendatang,” terangnya. (rya/oni)
Editor : Arief Indra Dwisetyadi