JawaPos.com – Rapat paripurna persetujuan Raperda APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 diwarnai interupsi dan aksi walk out, Rabu (12/11). Suasana sempat memanas setelah sejumlah anggota dewan menolak rencana pengurangan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar.
Dari pantauan Jawa Pos, anggota yang meninggalkan ruang sidang berasal dari Fraksi PSI, PAN, dan Gerindra. Akibatnya, sekitar setengah kursi di rapat paripurna tampak kosong. Meski demikian, pimpinan DPRD tetap melanjutkan rapat hingga proses penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur DKI Pramono Anung dan pimpinan DPRD dilakukan.
Interupsi pertama datang dari Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Lukmanul Hakim. Dia menilai pengurangan subsidi pangan tidak masuk akal dan berpotensi memperparah persoalan stunting.
’’Alasannya karena masyarakat tidak berminat pada daging dan susu UHT, padahal itu tidak benar. Ternyata anak buah pak gubernur berbohong,’’ ujar Lukmanul.
Nada serupa disampaikan Setyoko dari Fraksi Gerindra. Dia menyoroti janji pembangunan sekolah rusak di Kepulauan Seribu yang belum terealisasi, serta memprotes keras pemotongan anggaran pangan. “Anggaran Rp300 miliar itu untuk kaum Marhaen, bukan kapitalis. Tolong dipertimbangkan kembali, pak gubernur,” tegasnya.
Interupsi berikutnya berasal dari anggota DPRD Fraksi PSI Josephine Simanjuntak. Dia menilai kebijakan pengurangan subsidi pangan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Dia juga menyoroti penurunan dana sosial dari Rp 1,02 triliun menjadi Rp 655 miliar. ’’Ini tidak masuk akal. Tolong dikoreksi agar masyarakat Jakarta benar-benar sejahtera,” katanya.
Interupsi selanjutnya datang dari Ali Lubis, anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra. Dia mengusulkan agar pengesahan Raperda ditunda. ’’Karena ini isu yang langsung dirasakan masyarakat, sebaiknya kita tunda satu atau dua hari untuk dibahas kembali,” ucapnya.
Francine dari Fraksi PSI juga menambahkan, pemotongan anggaran pangan berpotensi mempersempit akses penerima manfaat. ’’Sebelum dipotong saja, baru 35 persen penerima manfaat yang terlayani. Kalau dipotong lagi, bisa makin berkurang,’’ jelasnya.
Meski interupsi mengalir, Ketua DPRD DKI Khoirudin akhirnya mengetuk palu tanda persetujuan Raperda APBD 2026. Keputusan itu sempat disambut teriakan protes dari sejumlah anggota dewan yang meminta voting ulang. ’’Interupsi pimpinan! Harusnya diabsen dulu!,’’ terdengar dari arah kursi anggota DPRD.
Khoirudin tetap melanjutkan sidang dan menyatakan bahwa Raperda APBD DKI 2026 resmi disetujui dengan mengetuk palu tiga kali.
’’Kami berharap gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan DPRD,” ujar Khoirudin menutup sidang.
Sebelum menutup paripurna itu, dilakukan penandatanganan persetujuan berita acara oleh Gubernur DKI Pramono Anung dan pimpinan DPRD.
Terkait banyaknya interupsi terkait pemotongan subsidi pangan itu, Gubernur DKI Pramono Anung menyebutkan tidak ada pemotongan. ’’Apa yang dikhawatirkan tentang pemotongan itu, tidak ada,” katanya.
Namun begitu, Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bila perubahan masih diperlukan, Pemprov DKI masih terbuka terkait subsidi itu. ’’Kalau memang masih perlu ada perubahan tentunya perubahan itu akan kami lakukan di dalam APBD perubahan, tetapi yang jelas tidak ada pemotongan,” ulangnya.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi