JawaPos.com – Setelah memastikan pemahaman bersama tentang status presiden dan wakil presiden dalam mewujudkan Semangat Emas 2045, pembahasan beralih ke Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat lima kebijakan ekonomi biru di sektor laut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan A Koswara mengatakan keseluruhan kebijakan ini ditujukan untuk memperluas perlindungan, mengurangi tekanan dan dampak negatif aktivitas manusia, serta melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem laut.
’’Adapun kelima kebijakan ekonomi biru ini termasuk dalam Bidang Jabatan Pemerintah Khusus (BJPK),’’ kata A Koswara, Jumat (5/12).
A Koswara memaparkan kebijakan ekonomi biru yang pertama adalah kawasan Konservasi. Dimana Indonesia memiliki luas laut yang sangat besar, mencapai dua per tiga dari wilayah keseluruhan negara. Tugas utama dalam kebijakan ini adalah mencapai target 30 persen luas laut menjadi kawasan konservasi – sebuah kesepakatan global yang menuntut pencapaian total 97,5 juta hektare.
’’Saat ini, hanya sekitar 29 juta hektare yang tercapai. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan penyerapan karbon, menghasilkan oksigen yang lebih baik, dan menyesuaikan ekosistem agar dapat meningkatkan potensi perikanan di laut Indonesia. Strategi untuk mencapai target ini telah dibahas dalam informasi terbaru,’’ terangnya.
Selain itu, ada kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Perairan. A Koswara menyebut kebijakan ini menjadi tugas dalam pengawasan dan pengendalian oleh pihak terkait di wilayah perairan. Dengan kondisi Indonesia yang memiliki 17.540 pulau dan pantai sepanjang 108.000 kilometer, pengelolaan dan pengendalian wilayah ini bukanlah tugas yang mudah. Kolaborasi menjadi kunci strategi di sini, di mana semua stakeholder yang terkait harus terlibat agar pengelolaan berjalan dengan baik.
"Targetnya adalah membangun ekonomi yang ramah lingkungan, memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha di sektor laut, mencari keseimbangan antara perekonomian dan perlindungan wilayah perairan, mengatasi konflik di ruang laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir," jelasnya.
Kemudian, lanjut A Koswara, kebijakan Pembersihan Sampah Plastik. Dimana, Indonesia menghadapi masalah sampah plastik yang sangat serius, dengan sekitar 16 juta ton sampah memasuki laut setiap tahun. Sebesar 80 persen sampah tersebut berasal dari darat, sedangkan 20 persen sisanya dari aktivitas di laut. Program "Laut Sehat Beli Sampah" menjadi salah satu upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke laut dan menjadikannya lebih sehat.
"Targetnya adalah pengurangan sampah bertahap: 10 persen, 20 persen, dan hingga 50 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai target ini tidak dapat dilakukan sendirian, karena menyangkut kehidupan masyarakat di daerah yang terkait,’’ ujarnya.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi