GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tingkat ketimpangan atau Gini Ratio masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Pemprov DKI. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio Jakarta per Maret 2025 meningkat menjadi 0,441, naik dari 0,431 pada September 2024.
''Semua indikator Jakarta Alhamdulillah terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi baik, inflasi baik, dan sebagainya. Hanya memang Gini Ratio mengalami kenaikan,'' terangnya.
Pramono mengaku kerap kewalahan menampung banyaknya piala dan penghargaan yang diterima Jakarta dalam tahun ini. Namun, deretan prestasi itu tidak membuatnya menutup mata terhadap masalah ketimpangan tersebut. Menurut dia, meski berbagai program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta bantuan kesehatan sudah digulirkan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Namun, kondisi itu belum cukup menurunkan angka tersebut. ''Itulah yang harus kami lakukan perbaikan,'' katanya.
Baca Juga: Terkait Kebakaran Gedung Terra Drone, Pramono Anung Siap Tindaklanjuti Temuan Polisi
Menurut Pramono, Gini Ratio DKI Jakarta pernah berada di angka 0,391. Namun kini meningkat menjadi sekitar 0,44. ''Saya ingin betul-betul angka ini bisa diturunkan,'' ujarnya saat ditanyakan target penurunan gini ratio di Jakarta.
Situasi itu, kata Pramono, menjadi alasan mengapa sejumlah program perlindungan sosial tidak boleh tersentuh pemangkasan, meski Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta mengalami pengurangan hingga Rp 15 triliun.
Termasuk juga kebijakan pemutihan ijazah juga terus dilakukan untuk mendukung akses pendidikan warga. Hal itu disebutkannya sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Dengan berbagai upaya yang dilakukan tahun ini, angka ketimpangan bisa turun tahun depan. ’’Mudah-mudahan, tahun depan ada penurunan yang berarti,'' katanya.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi