JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat upaya tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian PU memperkirakan total anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi mencapai Rp 51,82 triliun.
Pernyataan ini disampaikan Menteri PUPR Dody Hanggodo saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penanganan Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Kamis (11/12).
Menteri Dody menjelaskan bahwa Kementerian PU telah menurunkan total 310 personel gabungan dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya untuk melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat di daerah. Selain itu, 298 unit alat berat—meliputi excavator dan loader—serta 121 unit alat pendukung seperti mobil operasional, dump truck, dan mobil tangki air telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak. Kementerian juga mendistribusikan 3.727 unit material darurat seperti geobag, bronjong kawat, dan agregat.
“Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan longsoran, memulihkan alur sungai, memperbaiki badan jalan, hingga pemasangan jembatan bailey untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah,” ujar Menteri Dody.
Data sementara per 10 Desember 2025 pukul 22.00 WIB mencatat 1.355 titik terdampak di ketiga provinsi yang mengalami beragam kerusakan: banjir, longsor, jembatan putus, tanggul jebol, hingga ruas jalan nasional yang tidak dapat dilalui. Pada sektor Bina Marga tercatat kerusakan pada 76 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 km dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 m, serta 108 ruas jalan daerah dan 49 jembatan daerah.
Enam ruas jalan tol terdampak karena cuaca ekstrem—antara lain Sigli–Banda Aceh, Binjai–P. Brandan, Medan–Kualanamu–Tebingtinggi, Belawan–Medan–Tj. Morowa, Medan–Binjai, dan Padang–Sicincin—dimana seluruhnya telah beroperasi normal kecuali Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi.
Di sektor sumber daya air, Kementerian PU mengidentifikasi kerusakan pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, 1 tanggul, 3 checkdam, 2 dermaga jetty, serta 11 fasilitas air baku. Luas daerah irigasi dan bendung yang menjadi kewenangan nasional tercatat lebih dari 3.000 hektare. Sektor Cipta Karya juga terdampak signifikan dengan 85 SPAM dan IPA terdampak serta 143 lokasi infrastruktur berbasis masyarakat yang mengalami gangguan layanan.
Kerusakan tidak hanya menimpa infrastruktur jalan dan air, tetapi juga fasilitas sosial dasar. Tercatat 973 sekolah, 562 madrasah, 53 pasar, 212 pondok pesantren, 308 fasilitas kesehatan, 29 kantor pemerintahan, serta 360 rumah ibadah mengalami kerusakan di wilayah terdampak. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa penanganan darurat terus dipercepat demi memulihkan akses layanan dasar bagi masyarakat.
Mengenai kebutuhan pendanaan, Kementerian PU memperkirakan total anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi mencapai Rp 51,82 triliun. Perkiraan tersebut dirinci menjadi Rp2,72 triliun untuk penanganan tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Dody menekankan pentingnya sinergi antar lembaga: “Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, karena pemulihan pascabencana tidak dapat dikerjakan sendirian. Butuh sinergi untuk memastikan masyarakat segera kembali mendapatkan akses layanan dasar dan mobilitas yang aman,” tutupnya. (als/wir)
Editor : Arief Indra Dwisetyadi