JawaPos.com — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat langkah darurat pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Untuk segera memulihkan konektivitas antarwilayah, Kementerian memasang jembatan bailey sebagai solusi sementara agar akses logistik, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat tetap berjalan.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada aktivitas sosial dan ekonomi warga. “Atas arahan Bapak Presiden, seluruh sumber daya Kementerian PU bergerak maksimal untuk memastikan akses darat dapat segera pulih. Kami terus bekerja karena ini menyangkut mobilitas warga, distribusi bantuan, dan aktivitas pemulihan di lapangan,” ujar Menteri Dody.
Hasil pemetaan Kementerian PU menyebutkan bencana hidrometeorologi tersebut menyebabkan putusnya 15 unit jembatan pada beberapa ruas jalan nasional. Untuk penanganan darurat ditetapkan kebutuhan 18 unit jembatan bailey di Provinsi Aceh. Dari jumlah itu, 8 unit sudah tersedia dan terpasang di lokasi prioritas, sedangkan 10 unit lainnya masih dalam proses pemenuhan dan mobilisasi dari wilayah luar Aceh.
Sebaran kebutuhan 18 unit jembatan bailey meliputi ruas-ruas strategis yang menghubungkan wilayah pesisir, dataran tengah, dan kawasan pedalaman. Di koridor Bireuen–Bener Meriah dan Aceh Tengah, titik-titik yang diidentifikasi memerlukan pemasangan Bailey antara lain Teupin Mane, Alue Kulus, Weihni Enang-enang, Weihni Rongka, Timang Gajah, Weihni Lampahan, serta Jamur Ujung. Pada lintas Aceh Tengah–Nagan Raya hingga Lhok Seumot–Jeuram, pemasangan ditujukan untuk memulihkan akses di Jembatan Krueng Beutong.
Kebutuhan lain tersebar pada lintas Pameue–Genting Gerbang–Simpang Uning (meliputi Jembatan Krueng Pelang, Jeurata, dan Titi Merah) serta ruas Simpang Uning–Uwaq pada Jembatan Lenang. Di koridor Gayo Lues–Aceh Tenggara–Kutacane, titik prioritas mencakup Jembatan Lawe Penanggalan, Lawe Mengkudu, serta dua titik badan jalan putus pada ruas Blangkejeren–batas Gayo Lues/Aceh Tenggara.
Untuk memenuhi kebutuhan ini, Kementerian PU memobilisasi jembatan Bailey dari berbagai sumber. Sepuluh unit bailey telah dipersiapkan, antara lain 1 unit dari BPJN Riau untuk Kutacane, 6 unit dari BBPJN Kalimantan Timur, 2 unit dari Depo Citeureup, dan 1 unit dari BPJN Jambi.
Dukungan BUMN Karya juga disalurkan, yaitu 5 unit dari Adhi Karya, 3 unit dari Hutama Karya, dan 1 unit dari Nindya Karya.
Salah satu progres signifikan adalah mobilisasi jembatan bailey dari Balikpapan menuju Lhokseumawe. Hingga 13 Desember 2025 pukul 09.00 WITA, di gudang BPJN Kalimantan Timur dilakukan pemilihan dan pemilahan tiga set jembatan bailey; dua set telah disusun pada delapan truk, sementara satu set lainnya sedang dimobilisasi menuju Pelabuhan Kariangau menggunakan empat truk. Di pelabuhan, rangka jembatan disusun ke dalam dua kontainer 40 feet dan sepuluh kontainer 20 feet dengan dukungan alat berat seperti crane, flatbed truck, excavator, dan forklift.
Selain jembatan Bailey, Kementerian PU mengerahkan armada alat berat dalam jumlah besar untuk mendukung penanganan darurat. Tercatat 166 unit alat berat disiagakan di Provinsi Aceh, dengan dukungan dari BUMN Karya seperti Adhi Karya, Hutama Karya, PT PP, WIKA, Nindya Karya, Waskita Karya, serta BAP.
Seluruh unit teknis Kementerian PU terus memantau progres mobilisasi dan pemasangan jembatan Bailey, memastikan penanganan darurat infrastruktur berjalan efektif sampai kondisi kembali pulih dan aktivitas masyarakat normal. “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” terang Menteri Dody. (als/wir)
Editor : Arief Indra Dwisetyadi